Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Gugatan Class Action dan Legal Standing di Indonesia

Gugatan Class Action dan Legal Standing di Indonesia

oleh: abangyosku     Pengarang : Bambang Sutiyoso
ª
 
Keberadan gugatan perwakilan kelompok, baik class action maupun  legal standing,  mulai mendapat perhatian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan sudah memasukkan aturan mengenai gugatan perwakilan kelompok, yakni di dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolalan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU. No. 41 Tahun 1999 yang mengatur tentang Kehutanan, PERMA No. 2 Tahun 1999 tentang Pengawasan Mahkamah Agung Terhadap Partai Politik, serta PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang acaca gugatan perwakilan kelompok.
 
Sebagai contoh, berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), organisasi lingkungan diberi hak gugat untuk mengajukan tuntutan atas nama kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Hak tersebut terbatas pada tuntutan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian, kecuali beaya atau pengeluaran riel. Organisasi lingkungan hidup tersebut berhak mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan, yaitu : (1) berbentuk badan hukum atau yayasan, (2) dalam Anggaran Dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan (3) telah melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya.

Tata cara pengajuan gugatan class action dan legal standing dianggap mempunyai perbedaan dengan tata cara pengajuan gugatan perdata konvensional pada umumnya. Karena meskipun kedua model gugatan tersebut dikategorikan sebagai gugatan perwakilan kelompok, tetapi di sini tidak dipersyaratkan adanya pemberian kuasa khusus dari kelompok masyarakat yang diwakili. Di samping itu tidak dipersyaratkan pula untuk mencantumkan identitas secara lengkap dari pihak yang mewakili maupun yang diwakili. Sedangkan dalam gugatan perdata konvensional berlaku hal yang sebaliknya,  dalam hal perkaranya diwakilkan kepada pihak lain lazimnya mensyaratkan adanya pemberian kuasa khusus dan pencantuman identitas yang lengkap dari pihak-pihak yang berperkara. Tidak dipenuhinya syarat-syarat formil tersebut dapat berakibat gugatan dinyatakan tidak diterima atau N.O (Niet Onvankellijk verklaard).
Diterbitkan di: 10 Juni, 2009   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    bagaimana legal standing penggugat untuk menggugat pembatalan sertipikat di PTUN Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    Mengapa belum banyak organisasi lingkungan yang menggunakan legal standing? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa perbedaan class action dengan legal standing? ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    Class action adalah tuntutan perdata yang pada umumnya adalah semacam tuntutan ganti rugi, sedangkan Legal Standing adalah tuntutan hukum melalui pengadilan yang dilakukan oleh orang perorang, maupun organisasi yang memiliki kapasitas hukum dan tidak berkaitan dengan penggantian ganti rugi, misalpun ada penggantian ganti rugi hanya sebatas biaya yang terkait dalam pengajuan perkara tersebut 12 Januari 2012
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.