Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Setiap Warga Negara

Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Setiap Warga Negara

oleh: eltaslim     Pengarang : Naya Amin Zaini SH.
ª
 
Indonesia adalah Negara hukum yang melindungi setiap warga Negara dalam melakukan setiap bentuk kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan, hal ini dilindungi peraturan perundang-undangan di Indonesia baik didalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28, maupun diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dll.
Praktek kongrit dilapangan bangsa Indonesia masih sangat memprihatinkan adanya masih banyak kasus melanggaran hak-hak sipil dan politik, baik yang mencuat ditingkatan nasional maupun local. Baik yang dilakukan oleh Negara (pemerintah) secara langsung maupun secara tidak langsung (sebagai dalang dibelakang layar), yang seharusnya (das sollen) pihak Negara dalam membuat dan melakukan aktifitas kebijakan politik memposisikan jaminan hak sipil dan politik dengan melindunginya (protected) karena dalam perspektif HAM adalah hak Negara bersifat negative (negative right) dengan cara melindunginya setiap aktivitas hak-hak sipil politik warga Negara. Malah tidak sebaliknya menjadi “biang kerok” menghabisi / memasungnya.
Beberapa kasus yang mencuat dinasional dan local yang terkait pengebirian hak sipil dan politik adalah kasus lia eden, kasus ahmadiyah, kasus penelitian IPB terkait penemuan bakteri susu, kasus penelitian di LOS DIY, beberapa kasus tersebut adalah beberapa sample saja atas goresan sejarah yang suram atas pengkhianatan hak sipil politik dari warga Negara Indonesia, yang seharusnya pemerintah sebagai aparatur bisa mereduksi dan mengendalikan dinamisasi hak-hak sipil dan politik yang berkembang secara terus menerus dikalangan masyarakat.

Diterbitkan di: 02 Desember, 2008   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    sikap apa yang perlu dikembangkan sesuai dengan sistem politik demokrasi pancasila Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    dua pasal yang menerangkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untu berpendapat itu apa saja? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa kepentingan pers asing masuk ke Indonesia Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa yang terjadi kalau kebebasan berpendapat di suatu negara itu dibatasi atau sama sekali ditiadakan? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    Apa yang dimaksud dengan berpendapat secara lisan? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    pengertian, jenis dan manfaat hak kebebasan? Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.