Iklan politik mulai banyak di TV. Sebut saja, iklannya partai Gerindra, dengan tokoh Prabowo.
Ada beberapa poin penting dalam iklan itu. Pertama, sang tokoh mengasosiasikan sebagai
satu-satunya orang yang bisa mengatasi kemiskinan yang melanda bangsa ini.
Kedua, mereka membangun citra baik melalui ekspos media. Masyarakat diharapkan melupakan
keburukan-keburukan yang dilakukan sang tokoh pada masa lalu.
Ketiga, iklan-iklan yang mengeksploitasi orang miskin itu melakukan ''kebohongan publik".
Mengapa? Sebab, orang miskin hanya dijadikan komoditas politik untuk meraih tujuan. Coba kita
perhatikan secara saksama, adakah iklan-iklan pilkada atau pilpres yang membela dan
memperjuangkan kaum miskin terlaksana? Apakah mereka yang sudah duduk dalam lembaga politik
masih ingat terhadap program mereka sebelum menjadi pejabat? Fenomena tersebut bisa juga
disimpulkan pada iklan-iklan politik di TV yang mengeksploitasi orang miskin.
Akibat selanjutnya, kebohongan seolah menjadi rutinitas media massa kita setiap menjelang
peristiwa politik. Itu juga diakibatkan iklan-iklan di media massa selama ini mengumbar
kebohongan secara transparan. Mayoritas iklan di televisi kita juga mengumbar kebohongan
tersebut.
Yang juga tidak kalah krusial, masyarakat kita memang masih menghendaki iklan-iklan yang
bernuansa kebohongan itu sebagai bukan kebohongan. Mereka menganggap iklan tersebut sebagai
informasi biasa atau bahkan informasi yang benar adanya. Tidak heran jika iklan yang
mengeksploitasi kemiskinan sekalipun dipercaya memang seperti itu adanya.
Iklan-iklan yang mengeksploitasi orang miskin makin marak karena orang miskin itu merupakan
potensi terbesar untuk mendulang suara pada Pemilu 2009. Bahkan, kita akan mendapati iklan-iklan
itu kian marak di masa datang, terutama menjelang Pemilu 2009. Sebab, yang menjadi problem
krusial masyarakat kita adalah kemiskinan. Harga kebutuhan pokok naik tajam dan yang akan
terkena dampaknya jelas masyarakat kecil, terutama di pedesaan, setting manusia dan tempat yang
tak jauh dari orang miskin dan warga desa.
Kenyataan itu jelas tidak bisa dibiarkan. Melarang iklan-iklan tersebut juga tidak mudah. Yang
perlu dilakukan ialah kampanye melek media (media literacy) kepada masyarakat. Pemerintah jelas
berkewajiban melaksanakannya. Sayang, pemerintah tidak sadar tentang adanya banyak kebohongan
yang merugikan proses pendidikan di masyarakat yang ditanamkan televisi kita. Atau, pemerintah
sadar, tetapi tidak akan melakukan apa-apa.