Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

oleh: aklapboy     Pengarang : Oleh Prof. Dr. Anwar Nasution
ª
 
Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah


Oleh Prof. Dr. Anwar Nasution (disampaikan dalam Seminar dan Rapat Anggota Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KSAP) -

Perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal adalah merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan perombakan sistem sosial yang kita lakukan selama era reformasi, sejak krisis ekonomi tahun 1997-98. dalam rangka perombakan itu, kita ingin menggantikan sistem politik otoriter Orde Baru dengan demokrasi. Sistem politik demokratis yang digunakan saat ini memberikan jaminan kebebasan berserikat dan bersuara termasuk mendirikan partai politik. TNI dan POLRI tidak lagi memiliki wakil di DPR dan menduduki jabatan sipil. Presiden dan wakil presiden serta kepala-kepala daerah kini dipilih langsung oleh Rakyat berdasarkan platform atau janji politiknya dan tidak lagi dipilih oleh MPR atau DPRD. Di masa lalu, MPR sekaligus menyusun GBHN.
Reformasi sekaligus menggantikan sistem pemerintahan yang sentralistis dengan otonomi daerah yang sangat luas. Tanpa melalui konflik senjata, sistem pemerintahan Indonesia yang sentralistis di masa lalu telah diganti dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan bahkan adalah lebih luas daripada tuntutan pemberontakan PRRI/Permesta masa lalu. Provinsi NAD dan Papua serta papua Barat bahkan diberikan otonomi khusus yang sangat berbeda dengan kekhususan yang diberikan kepada DI Yogyakarta.
Sistem ekonomi pasar hanya dapat berjalan secara efektip dan efisien jika ada perlindungan hak milik individu serta transformasi informasi pasar yang simetris. Untuk itu perlu ditegakkan tertib hukum, stabilitas sosial dan politik maupun ‘governance’, termasuk transparansi dan akuntabilitas keuangan hegara. Sistem politik yang demokratis dan sistem pemerinthan yang didasarkan pada otonomi daerah juga menuntut adanya transparansi serta akuntabilitas keuangan negara. Tanpa itu Rakyat pun akan enggan membayar pajak dan investor enggan membeli SUN (Surat Utang Negara). Kurang transparan dan akuntabelnya keuangan negara akan memicu perasaan curiga antar daerah yang pada gilirannya menimbulkan konflik yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Diterbitkan di: 22 Juli, 2008   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    berapa harga delco sedan corolla great 94 Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    jelaskan dana uraikan perspektif normatif dan teoritis hubunan antara sistem perencanan nasional dan pengelolaan keuangan negara Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    permasalahan tentang keungan negara Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    perbedaan sistem pengelolaan keuangan pemerintah dan perusahaan ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    Keuangan Pemerintah didasarkan pada Sistem Akuntansi Pemerintah ( SAP ) yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah ( KSAP ) sedangkan pengelolaan keuangan perusahaan didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh IAI. 16 Oktober 2011
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.