Kalau ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa Komisi
Pemberantasan Korupsi gagal, itu sah-sah saja.
Ukuran kegagalan
dan keberhasilan suatu lembaga besar seperti KPK
memang relatif--tergantung kepentingan situasional dan tergantung dari
sisi mana kita memandang. Namun, bagi para
pemerhati yang obyektif dan praktisi manajemen, baik di pemerintahan
maupun dunia usaha, keberadaan KPK telah membuat suasana berubah sangat
signifikan. Sejak KPK berdiri dan mulai menjalankan tugas-tugasnya, ada hal-hal baru yang terjadi daTanpa KPK, mungkin tidak akan ada cerita pengejaran
Abdullah Puteh, seorang penguasa yang nyaris menjadi legenda sebagai
"the untouchable" di Negeri Serambi Mekah, hingga mengirimkannya ke
penjara. Tanpa KPK, tidak akan ada fragmen
sejumlah profesor dan aktivis yang menjadi anggota Komisi Pemilihan
Umum diadili dan dipenjarakan secara berjemaah. lam usaha memberantas
korupsi.
Selain itu, muncul pertimbangan-pertimbangan baru, praktek-praktek
baru, dan diskursus baru yang mewarnai nuansa pengelolaan negara. Adakah KPK gagal atau berhasil? Seberapa besar manfaat yang diberikan oleh KPKdalam upaya menanggulangi penyakit akut korupsi?Di seluruh dunia,
pemberantasan korupsi yang berhasil
juga perlu diimbangi dengan pendekatan lain, yaitu pencegahan dan
penggalangan kekuatan masyarakat melalui program penyadaran publik
karena pemberantasan korupsi dapat dipastikan gagal tanpa dukungan luas
dari publik. Selama empat tahun berdiri, harus
diakui bahwa KPK telah memberikan harapan baru bagi upaya pemberantasan
korupsi yang berkelanjutan. Yang menarik untuk dicermati adalah cara KPK menangani
kasus-kasus tersebut, yang memberi harapan baru dalam pemberantasan
korupsi. Tindakan penyadapan telepon, penjebakan, pengintaian,
dan penggeledahan, meskipun dikritik sebagian orang, ternyata merupakan
cara-cara baru yang terbukti efektif. Agak kelewatan kalau masih ada pejabat publik yang tidak terusik dan merasakan efek jera dari tindakan-tindakan di atasDan tampaknya, efek jera itulah yang ingin dibangun oleh KPK, sebagai bagian dari langkah penindakan itu.
Dalam bidang pencegahan, KPK juga memilih fokus yang tak kalah
strategis: melarang pemberian bingkisan kepada pejabat publik,
mewajibkan pelaporan gratifikasi, dan mulai memanfaatkan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai alat kontrol.
Dalam urusan pelarangan parsel, yang sedang dilakukan KPK sebenarnya
mengembalikan jarak psikologis di antara pihak yang seharusnya saling
mengontrol demi menjaga kepentingan publik.
Keharusan untuk melaporkan gratifikasi dan menyampaikan LHKPN secara
berkala bagi pejabat publik juga merupakan hal yang berdampak strategis. Dengan ketentuan itu, kenaikan jumlah kekayaan yang tidak wajar dengan mudah akan diidentifikasi oleh KPK dan masyarakat.Usaha-usaha pemberantasan korupsi di Indonesia
memiliki sejarah yang panjang, sama panjangnya dengan perjalanan
sejarah republik ini. Pada 1970, pemerintah membentuk Komisi 4 melalui
Keppres Nomor 12 Tahun 1970, yang bertujuan mengefektifkan upaya
pemberantasan korupsi. Setelah kejatuhan Pak Harto, tak kurang dari lima
produk hukum dan sejumlah inisiatif diluncurkan, termasuk pembentukan
berbagai institusi baru seperti Komisi Ombudsman Nasional, Komisi
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, dan Tim Gabungan Pemberantasan
Tindak Pidana KorupsiSesudah hampir setengah abad, baru kali inilah ada
suatu lembaga yang memiliki kewenangan besar, dan melakukan
langkah-langkah sistematis, dalam posisinya yang relatif independen. Kini KPK memasuki babak kedua, sesudah para pemimpin periode pertama akan menyelesaikan tugasnya pada Desember 2007 ini.
Dengan segala kritik dan kelemahan yang ada, pemimpin KPK periode
pertama setidaknya berhasil mencapai empat hal: meletakkan landasan
bagi upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan; Agenda yang harus diprioritaskan ke depan oleh KPK adalah mengupayakan sustainability penanggulangan korupsi.Caranya sangat mudah: pilihlah calon pemimpin KPK yang lemah dan paling bisa diajak "bekerja sama".