Nuansa reformasi mengimbas dengan lahirnya
politisi, Dari yang
karbitan, opportunies sampai kepada politisi uratan.
Bukan mustahil
kenyataan ini akan membawa kebingungan dan ketidakpastian dalam
masyarakat. Inti persoalannya visi dan misi yang diangungkan sejak awal
terhempas dengan empuknya kedudukan
politisi. Hal ini bukanlah tameng
untuk menguatkan politisi dari sentuhan hukum. Tak pandang buluh itulah
hukum yang harus ditegakkan dalam negara yang sedang mencari
pencariannya ini. Ketika jajaran penegak hukum tersudutkan dengan
realita yang tidak mengayom kepentingan masyarakat, kini jati diri
jajaran
kepolisian mulai tersibak dengan kenyataan baru dalam status
SIPIL. Dua bulan terakhir merupakan bukti nyata bahwa eksistensi
jajaran kepolisian mulai tampak dalam kenetralan untuk menjamin yang
benar itu benar dan yang salah itu salah.
Apa yang telah dibuktikan oleh jajaran Polres Sumbawa untuk menjadikan
" Nurdin Ranggabarani, S.H" sebagai tersangka dalam penganiayaan DR.
Sanafiah Faisal perlu mendapat dukungan. Setidaknya sikap untuk menjadi
pengayoman tuntutan masyarakat Sumbawa mulai terlihat. Kerja keras dan
indepedensi jajaran Polres Sumbawa patut didukung seiring dengan
keberanian mereka. Benteng kekuasaan yang selama ini selalu berlindung
atas nama penguasa mampu terdobrak meskipun vonis akhir masih dalam
tanda tanya. Status Nurdin sebagai TERSANGKA memperlihatkan kepada kita
betapa bobroknya moralitas oknum DPRD Sumbawa. Bukan mustahil
kebobrokan ini akan mulai terungkap dari hitungan satu sampai belasan
oknum. Apa yang perlu digarisbawahi oleh jajaran
kepolisian Sumbawa bahwa masih banyak agenda yang harus diselesaikan
yang berkaitan dengan kasus Nurdin Ranggabarani.
Satu kata kunci bagi keberadaan Dewan Sumbawa yang perlu di gugat yaitu "MORALITAS". Kenyataan ini diperparah dengan aksi tuntutan masyarakat Sumbawa akan hasil dan proses Pemilihan Bupati Sumbawa.
Empat Oknum Dewan Sumbawa yang telah dipecat dari partainya masih
mengeksiskan dirinya sebagai wakil yang sah menurut pembenaran mereka. Padahal nilai moralitas bagi mereka adalah "Jongkok".
Refleksi dari bobroknya moralitas Oknum Politisi Sumbawa akan membawa
dampak yang sangat mengkwatirkan bagi pencarian identitas etnis Sumbawa
kedepan.Harapan kerja keras jajaran kepolisian Sumbawa bukan
hanya menyelesaikan kasus Nurdin, masih banyak agenda yang terpampang
sebagai tuntutan masyarakat Sumbawa. Kasus
Money Politik dan latar belakang pemberhentian 4 oknum Golkar,
pengejaran aktivis reformasi di saat mogok makan , teror, pembakaran
gedung Dewan Sumbawa dan sederet persoalan yang diakibatkan dari proses
pemilihan Bupati setidaknya dapat menjadi bahan penyidikan jajaran
Polres Sumbawa. Jajaran kepolisian setidaknya harus bisa mengungkapkan siapa akator sebenarnya dari kondisi Sumbawa yang tidak kondusif ini.
Bisa -bisa Nurdin hanya sebagai korban dari proses yang telah
diskenariokan oleh Aktor yang saat ini belum tersentuh hukum di Sumbawa
?