Tan Hana Dharma Mangrwa

DI setiap ruangan pejabat publik di negeri ini seharusnya dipasang tulisan berbunyi ‘Tan Hana Dharma Mangrwa’, melengkapi semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’, terdapat dalam simbol Republik Indonesia, Garuda Pancasila, yang selalu terpasang di setiap ruangan kantor pejabat pemerintahan.
Biar pejabat publik di negeri ini selalu ingat akan spirit dan etos kerja diserukan oleh semboyan itu, untuk selalu melayani publik, mengabdi pada kepentingan umum, pada kemanusiaan, kepada kesejahteraan setiap warga negara, tanpa membedakan asal-usul keturunan, golongan, ras dan agama. Barangkali, gara-gara semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ itu tidak lengkap ditulis, — seharusnya dilengkapi dengan kata-kata ‘Tan Hana Dharma Mangrwa’ di belakangnya — maka pelayanan publik kita menjadi tidak efektif seperti kita rasakan sekarang ini.
Negara semakin dituntut mengeluarkan kebijakan publik, regulasi, dan perbaikan kualitas kebijakan, yang pro-rakyat, pro-kemanusiaan, untuk melindungi warganya. Tidak main-main, bukan hanya sekadar latah, atau mengejar popularitas politik, ketika para pendiri republik ini mengambil semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ sebagai semboyan republik tercinta. Hanya mungkin, karena terbatasnya tempat, kata-kata ‘Tan Hana Dharma Mangrwa’ tidak ditulis dalam simbol Garuda Pancasila.
Kalimat yang bermakna, untuk mengabdi pada kemanusian, untuk terciptanya perdamaian abadi dan keadilan sosial di bumi Nusantara. Semboyan itu sendiri diambil dari Kitab Sotasoma, karangan Mpu, Maha Guru, Tantular. Dimaksudkan untuk mengingatkan mahapatih, panglima perang, Gadjah Mada, agar tidak mempersatukan Nusantara dengan perang, represif dan cara-cara kekerasan. Sebaliknya, mempersatukannya dengan cara damai, menyebarkan cinta kasih, dan kerja kemanusiaan pada sesama.
Menghadapi berbagai dampak sosial-kemanusiaan akibat krisis ekonomi dan bencana alam ini, para pejabat publik, elite politik dan pemimpin partai politik kita, seharusnya tidak perlu bersaing mengklaim diri sebagai yang paling benar, demi mengejar popularitas politik dan kekuasaan. Sementara rakyat dibiarkan tanpa disertai penanganan kebijakan memadai. Tetapi, yang penting adalah ‘Tan Hana Dharma Mangrwa’ mereka; kebijakan nyata, dharma-nya, bagi kemanusiaan, semata untuk perbaikan kesejahteraan rakyat, karena tidak ada dharma kemanusiaan yang sifatnya mendua, semua berpusat pada perbaikan kualitas hidup manusia. Kekuasaan tidak bisa ditipu dan dimanipulasi, hanya dengan ‘Tan Hana Dharma Mangrwa’ merekalah akhirnya terbukti, baik buruknya kepemimpinan mereka.
Barangsiapa mampu memimpin negeri ini dengan ‘Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa’, maka kelak para pemimpin, pejabat daerah, dan rakyat di seluruh kepulauan Nusantara akan mendatanginya, mengabdi kepadanya, memberikan dukungan dan legitimasi politiknya. Begitu ampuhnya akuntabilitas ‘Tan Hana Dharma Mangrwa’ itu. Sebaiknya para pejabat publik di seluruh negeri ini mempraktikkannya. Dan, sekali lagi, sebaiknya memasang semboyan ‘Tan Hana Dharma Mangrwa’ di ruangan kerja mereka, sebagai pengingat agar selalu mengabdi pada pelayanan publik, pada kemanusiaan, untuk perbaikan nasib hidup kesejahteraan warganya.