Di bawah desakan ekonomi
dan politik
dari negara-negara besar Barat
untuk mencapai
sebuah persetujuan
dengan pemerintah Timor Timur (Timtim), rejim Habibie
Di Indonesia minggu lalu,
telah mengumumkan sebuah perubahan politik yang mendadak atas pendudukannya selama 23 tahun atas bekas koloni Portugis itu. Setelah sebuah sidang kabinet yang membicarakan hal-hal politik dan keamanan, kedua tokoh menteri yang telah lama diasosiasikan dengan penggabungan Timor Timur kemudian mengadakan konperensi media di Istana Negara Jakarta untuk mengumumkan kemungkinan bagi Indonesia untuk menarik diri secara mendadak dari daerah itu.
Lebih-lebih, ketika Portugal pergi ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice) untuk mempertanyakan kesahan dari perjanjian perminyakan Timor Gap (Timor Gap oil treaty) yang ditandatangani pada tahun 1989 antara Indonesia dan Australia, membagi-bagi ladang-ladang minyak dan gas alam yang merentang di bawah laut antara Timor dan bagian barat-laut Australia.
Ia telah berunding beberapa kali dengan duta besar Australia di Jakarta dan mengadakan pembicaraan dengan seorang direktur senior BHP, perusahaan Australia yang mengepalai persekutuan penggalian minyak dan gas alam di laut Timor. Bereaksi terhadap persekutuan Eropa dan Amerika, bulan lalu pemerintah Howard di Australia menunjukkan perubahan sikapnya. Menteri Luar Negeri Alexander Downer mengumumkan bahwa Perdana Menteri Howard telah menulis kepada Habibie mendesak pemerintahannya untuk memberikan Timor Timur otonomi, yang akan diikuti oleh, mungkin 15 tahun setelah itu, dengan sebuah "aksi penentuan nasib sendiri" yang belum didefinisikan.
Selain dari pertimbangan strategis dan militer, beberapa nama terbesar di bisnis Australia telah menanam modal lebih dari $10 milyar dollar AS di Indonesia, termasuk proyek-proyek pertambangan di pulau-pulau terpencil dalam perseroan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Gusmao dan Horta, yang mengepalai CNRT bersama dengan mantan Timor Timur Gubernur Mario Carrascalao, sudah bereaksi terhadap ultimatum Indonesia tersebut dengan lebih terbuka mencari dukungan dari Pemerintah Australia dan Selandia Baru, menjamin mereka bahwa sebuah negara yang dijalankan oleh CNRT akan melindungi kepentingan stategis dan bisnis mereka.
"Saya telah mengadakan diskusi yang memberikan harapan dengan orang-orang bisnis kaya dari Hong Kong dan Taiwan dalam bulan-bulan terakhir ini tentang penanaman modal dan perdagangan di waktu yang mendatang," tulisnya. Penanaman modal yang seperti itu akan berlangsung hanya dengan satu dasar-bahwa sebuah tingkat laba yang lebih tinggi akan dijamin daripada yang didapatkan di Cina dan Taiwan, yang mana rejim kekuasaan negara memaksakan upah yang rendah.
Abstrak lain tentang Indonesia mengumumkan sebuah ultimatum "independen" untuk Timor Timur