Walau Timor
Timur telah dinyatakan sebagai negara terbaru merdeka
di dunia
pada tanggal 20 Mei, suatu pertentangan sengit tengah terjadi di belakang layar perihal kehendak Australia untuk memiliki bagian terbesar dari satu-satunya penghasilan alam daerah kecil tersebut--yaitu, deposito maha besar minyak
dan gas alam di bawah Laut Timor antara kedua negara.
Persetujuan
ini dicapai oleh rezim dictator militer di bawah Jenderal Soeharto
dengan pemerintahan Partai Buruh Keating sebagai timbal-balik
akan pengakuan resmi Australia atas pengambil-alihan Timor Timur pada tahun 1975 oleh Indonesia. Atas desakan Canberra, Ketua Menteri Alkatiri menandatangani suatu perjanjian baru Timor Sea Treaty (Perjanjian Laut Timor) dalam kurun waktu beberapa jam setelah dilantik, yang mempertahankan Perjanjian 1989 akan zona pengembangan bersama, halmana mengalokasikan bagian terbesar dari kekayaan di dasar laut itu ke Australia. Bila zona pengembangan bersama ini diganti dengan suatu perbatasan yang didasarkan pada hukum international, bagian terbesar dari kekayaan dasar laut tersebut akan menjadi milik Timor Timur.
Pernyataan dia, yang secara umum dicetak tanpa kritikan oleh media Australia dan internasional, didasari pada keputusan pemerintahannya untuk membagi royalty pada zona eksplorasi bersama sebesar 90:10 atas keuntungan Timor Timur. Akan tetapi pembagian penghasilan ini, pertama kali diumumkan Juli tahun lalu, hanya ditawarkan jika pemerintah baru Timor Timur meniadakan semua tuntutan berkenaan dengan teritori. Perjanjian zona bersama tahun 1989 itu mencakup sebagian besar deposito minyak dan gas yang diketahui pada cengkungan benua antara Australia dan Timor. Bilamana perbatasan digambar ulang berdasarkan azaz titik-tengah sebagaimana dianut pada konvensi 1982 PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), salah satu cadangan gas yang terbesar, Bayu Undan, akan berada sepenuhnya dalam wilayah Timor, memberi Dili royalti yang dapat mencapai US$4 milyard dalam kurun dua puluh tahun.
Dalam bulan bulan akhir ini, para politisi dari Timor Barat Indonesia telah mengancam untuk mengajukan permohonan untuk penentuan batas laut yang baru dengan Australia, yang akan memberikan mereka bagian dalam proyek-proyek lepas pantai. Perselisihan ini dapat ditarik kembali ke tahun 1972, saat Soeharto menandatangani perjanjian perbatasan dengan Australia, memberikan sebagian besar kekuasaan atas cekungan benua itu, sebagai timbal-balik untuk dukungan Australia pada regime berdarahnya. Portugal, sebaliknya, yang saat itu masih merupakan penguasa kolonial Timor Timur, menolak untuk menegosiasikan perjanjian serupa dengan Australia. Hal ini menciptakan suatu “celah” sepanjang 300 kilometer yang belum terputuska di antara perbatasan Indonesia dan Australia, di samping Timor Timur.
Satu adalah perusahaan minyak Amerika Serikat, Petro Timor, telah menawarkan untuk membiayai tuntutan Timor Timur di World Court. Ia memperoleh nasehat hukum bahwa Australia tidak dapat “begitu saja pergi” dari pengadilan, yang mana di tahun 1995 mengeluarkan pendapat bahwa perjanjian di tahun 1989 itu tidak belaku, berdasarkan fakta bahwa Portugal masih tetap merupakan penguasa daerah tersebut.
Di antara konsortium utama yang kini mengekplorasi cadangan dalam Timor Sea Treaty adalah perusahaan raksasa minyak Amerika Serikat Phillips Petroleum dan perusahaan Inggris/Belanda Shell Group. Perusahaan perusahaan lain yang telah menanam investasi yang cukup besar di Timor Sea termasuk Woodside Petroleum (anak perusahaan dari Shell), Santos (pengembang terbesar gas di dataran Australia), Inpex (perusahaan Jepang yang memiliki sangat banyak konsesi di Indonesia), Kerr-McGee Corp.
Selama 15 bulan dalam negosiasi yang tegang dengan PBB dan pimpinan Timor Timur sebelum persetujuan July untuk mempertahankan zona kerjasama yang lama, Downer dan para menteri Australia yang lainnya sering mengutarakan kemungkinan pengurangan bantuan untuk daerah miskin ini. Di bawah perjanjian baru tanggal 20 Mei ini, para pejabat Australia dan Timor Timur akan mulai berbicara prihal pembagian penghasilan perpajakan dari Greater Sunrise dalam kurun waktu beberapa minggu ini, dengan adanya hari akhir pencapaian persetujuan final pada tanggal 31 Desember. Para pendukung Timor Timur memperingatkan bahwa bila Australia menolak untuk memberikan konsesi, akan terjadi ketidak sukaan, frustrasi dan “darah panas” di antara rakyat Timor timur.
Abstrak lain tentang Australia menggertak Timor Timur "merdeka" atas minyak dan gas