Setidaknya dua orang terbunuh
dan lebih
dari 20 terluka dalam bentrokan
dengan polisi dan tentara selama dua hari demonstrasi dan penjarahan oleh pelajar dan pemuda pengangguran
di Ibukota Timor Timur, Dili. Keadaan tetap menyekam setelah pemerintah menetapkan jam-malam pada hari Rabu dan memanggil pasukan PBB untuk membantu polisi mengamankan gedung-gedung vital dan mematroli jalan-jalan kota itu.
Sebagian besar pertokoan dan usaha-usaha, dan juga perguruan tinggi dan sekolah menengah umum, tutup kemarin.
Para demonstran menjarah dan membakar toko-toko, kendaraan-kendaraan dan gedung-gedung, termasuk rumah tinggal Perdana Menteri Mari Alkatiri,
gedung parlemen dan mesjid Dili. Pejabat Timor Timur mengumumkan bahwa dua orang terbunuh —— salah satunya seorang pelajar berusia 14 tahun, Honorio Ximenes—namun angka kematian bisa menjadi lebih tinggi. Para saksi mata menyatakan bahwa polisi menembak dan membunuh sampai dengan lima orang. Saturnino Saldaha, seorang dokter di rumah sakit Dili, menyatakan bahwa fasilitasnya dipenuhi oleh pemuda-pemuda yang terluka parah dan sangat membutuhkan donor darah. Sekitar 80 orang telah ditangkap karena penjarahan dan berbagai tuduhan lain dan kini ditahan di fasilitas PBB di Tasielo di luar Dili.
Terdapat suatu jurang pemisah sosial yang besar antara segelintir kaum elit yang terdiri dari pejabat pemerintahan, pengusaha, pejabat asing, pekerja sosial asing dan pasukan asing dengan sebagian besar dari masyarakat, sebagian besar dari mereka tidak mempunyai pekerjaan dan hidup di bawah garis kemiskinan. Para pemuda, terutama, sangat marah bahwasanya luangan untuk pendidikan dan memperoleh pekerjaan adalah sangat kecil. Di antara usaha-usaha yang dijarah pada hari Rabu adalah supermarket milik-Australia “Hello Mister”, yang mengkhususkan diri menyediakan kebutuhan import untuk para pekerja PBB dan pekerja asing.
Tampak sangat tegang dengan keadaan ini, Perdana Menteri Australia John Howard menelepon mitranya di Dili menjanjikan pemberian bantuan keuangan—untuk memperkuat kemampuan kepolisian dan kehakiman, dan bukannya untuk meniadakan penyebab pokok akan krisis social itu. Pandangan bahwa administrasi Alkatiri berkuasa hanya untuk suatu kelompok elite yang kecil dipertegas dengan keputusannya untuk menggunakan bahasa Portuguese, bahasa dari kekuatan penjajah terdahulu, sebagai bahasa resmi negara. Sebagian besar dari masyarakat —-sekitar 90 persen—- hanya dapat berbahasa Indonesia atau Tetum dan berbagai bahasa lokal lainnya dan dengan sendirinya tidak dapat bekerja untuk pemerintahan dan tersingkir dari parlemen, pengadilan dan berbagai institusi resmi pemerintahan.
Abstrak lain tentang Keresahan sosial meluap dalam demonstrasi di Timor Timur