Sulit untuk menghindar dari keberadaan kios,
dan ceritanya yang menyedihkan,
di Timor Leste.
Di satu daerah tanah terbuka yang sepi dan berdebu di desa Meligo, di
distrik Bobonaro, lima kelompok janda telah mendirikan lima kios saling
bersebelahan. Di sini, pelanggan yang paling besar
kemungkinan akan membeli barang
mereka yang diimpor itu adalah
semak-semak yang kering dan tahan garam, yang tersebar di tanah terbuka
itu. Setiap ibu itu telah memperoleh pinjaman
kredit-mikro dari Bank Dunia, Proyek Pemberdayaan Kemampuan dan
Pemerintahan Setempat (CEP), dan mereka hanya melihat satu kesempatan
sebagai pengusaha di lingkungan ekonomi yang sangat susah, di negeri
yang baru independen ini. Kesulitan-kesulitan ini menjadi lebih buruk lagi
karena harga barang borongan yang melonjak tinggi karena tekanan
inflasi, yang disebabkan sirkus rekonstruksi internasional,
dengan para
konsultannya yang mendapat gaji tinggi, dan ekonomi dolar AS.Mereka menyimpulkan, ‘tidak ada suatu daerah pun di
Dunia yang bisa dikatakan oleh Bank Dunia dan IMF sudah berhasil dengan
mengadopsi kebijakan-kebijakan yang didorong mereka – atau
dalam banyak
hal, kebijakan yang mereka paksakan pada negara peminjam.’ Setelah
menerima kritikan yang hebat – dari daerah-daerah termiskin di Dunia
Selatan hingga pusat-pusat konferensi di Dunia Utara - Bank telah
mencoba untuk mencap kembali dirinya sebagai suatu lembaga yang
berkomitmen untuk memerangi kemiskinan.Ini dilakukan dengan memberikan Conselho-conselho CEP,
yang dipilih di tingkat lokal, dana bantuan yang bisa digunakan untuk
proyek-proyek kecil, yang menurut mereka (Conselho) paling tepat
memenuhi prioritas-prioritas pembangunan masyarakat mereka.
Mulai pada awal tahun 2000, proyek yang mempunyai biaya $18 juta
mencakup seluruh negara, dan menggunakan semua kosa kata yang baru
untuk menggambarkan pembangunan: Suatu sistem conselho-conselho
pembangunan desa yang bersifat ‘de-sentralisasi’ akan (a) menjalankan
‘pemerintahan yang baik’ melalui pemakaian tiga siklus pendanaan proyek
yang ‘transparan’ dan ‘bisa dipertanggungjawabkan’ untuk (b)
‘memberdayakan’ masyarakat untuk ‘mengambil bagian’ dalam ‘pengurangan
kemiskinan’ mereka sendiri.
Pada akhir proyek ini, yang berlangsung selama hampir tiga tahun, lebih
dari 400
Conselho CEP membantu dalam mendirikan berbagai proyek
masyarakat di seluruh negara, termasuk memperbaiki jalan, mendirikan
sistem sanitasi dan air bersih, dan kios-kios yang dibiayai dengan
pinjaman mikro-kredit.
Status politiknya yang cukup lemah dan kekuatan
finansial mereka seringkali menyebabkan berbagai masalah, karena pihak
yang berkuasa sebelumnya mencoba untuk merebut kekuasaan mereka, atau
mereka menyebabkan kesetiaan yang sudah utuh dalam suatu masyarakat
berpecah-belah, dalam perebutan uang conselho yang terjadi pada
awalnya, suatu proses yang membingungkan dan tidak bisa
dipertanggungjawabkan. Akibatnya, pemberi
bantuan luar yang lain seperti LSM-LSM internasional, tidak mau
berkonsultasi dengan conselho-conselho yang sudah ternodai namanya
tersebut, dan mereka malah mengandalkan struktur yang lebih
tradisional.(9) Meskipun begitu, banyak masyarakat menggunakan cara
yang berhasil dan bermacam-macam untuk mengatasi masalah-masalah ini
dan menggunakan sumber daya proyek CEP sebagaimana mestinya.
Dua tahun kemudian, dengan kegagalan teknis sudah
sering terjadi, dan banyak proyek yang keberlanjutannya masih tidak
pasti, salah satu laporan Bank Dunia menyimpulkan bahwa mungkin lebih
baik bila proyek-proyek dikoordinasikan dengan departemen-departemen
utama ‘yang mempunyai kemampuan teknis untuk memberikan nasihat tentang
garis pedoman perancangan yang tepat.’(12)
Ini sering terjadi dalam proyek-proyek CDD yang dikelola oleh Bank.
Dalam peninjauannya tentang Laporan Pembangunan Dunia 2004 dari Bank,
Tim Kessler mengatakan bahwa proyek-proyek ini ‘biasanya melewati
pemerintah setempat’ dan bahwa ‘cukup banyak pekerjaan air bersih CDD
(Dana Sosial) menunjukkan keberlanjutan yang mencapai hanya 24 persen
dari semua pekerjaan.’(13)
Dalam suatu pertemuan panas di Distrik Manatuto, staf pemerintah
setempat merasa marah tentang model desentralisasi yang gagal dalam hal
di mana, menurut mereka, seharusnya mereka berhasil.
Abstrak lain tentang TANAH KIOS DARI BANK DUNIA: ‘PEMBANGUNAN YANG DIDORONG MASYARAKAT’ DI TIMOR LESTE