Ada hal teramat penting yang dilanggar oleh hiruk-pikuk para pemohon maaf bagi mantan Presiden Soeharto: mereka
tidak menempatkan
tokoh ini
dalam konteks nasion dan/atau republik kita. Begitu juga mereka yang dengan enteng mengimbau agar bangsa kita segera meninggalkan dan melupakan segenap kontroversi menyangkut Soeharto dan segera beralih pada tuntutan ”pekerjaan rumah” dan ”perlombaan internasional”, di mana disebutkan kita begitu tertinggal. Mereka lupa bahwa menyelesaikan rangkaian masalah Soeharto yang sarat perkara HAM dan korupsi adalah bagian mutlak dan sentral dari pekerjaan rumah serta perlombaan internasional itu.
Nasion dan republik kita ditegakkan dengan pengorbanan tak terperi di atas rangkaian nilai, prinsip, dan cita-cita itu—singkatnya, di atas Pancasila. Untuk itulah jutaan pejuang dan syuhada telah menyerahkan jiwa raganya. Ke manakah disimpan malu besar bangsa yang dulu ”menelantarkan” serta memperhinakan mantan Presiden Soekarno di saat-saat akhirnya (mungkin atas dasar komando perbudakan pada suatu negara asing pula!) dan kini ramai-ramai mikul dhuwur Soeharto bagaikan dewa suci di saat-saat yang sama?
Sebab, menurut kodratnya nasion/republik kita baru ikhlas menutup buku tersebut manakala kemultiragaman perspektif dan tuntutan keadilan atas pelbagai tragedi dan penyelewengan yang berlangsung di bawah kepemimpinan Soeharto dan, di atas semuanya, rangkaian nilai, prinsip, dan cita-cita tadi telah diindahkan sebagaimana mestinya. Ketiga, andai kata pemerintah mampu menyelesaikan perkara-perkara Soeharto secara adil dan komprehensif, seketika itu juga harkat dan kehormatan kita sebagai nasion/republik akan terangkat luar biasa, di dalam maupun di luar negeri. Serempak akan berlaku ”efek cegah dan koreksi” (deterrent and correction effect) yang sangat luas bagi seluruh praktik pelanggaran HAM, penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan dana-dana publik yang begitu menggila sepanjang sepuluh tahun terakhir.
Tetapi panjangnya rangkaian pelanggaran besar di bidang HAM dan korupsi adalah sesuatu yang berlangsung puluhan tahun secara sistemik dalam ranah publik di bawah kepemimpinannya. Hingga kini pun kita sebagai publik masih terus terdera oleh dampak terusannya. Adapun tuntutan kasus perdata yang kini masih digantung terhadap Soeharto hanyalah perkecilan berkali-kali lipat dari yang patut dituntutkan kepadanya. Itu pun kini dimintakan dideponir oleh para pe-mikuldhuwur-nya. Suatu praktik pelecehan keadilan yang memang telah dikukuhkan oleh para bablasan dan/atau cetakan Orde Baru di dalam pemerintahan. Jika tak dikoreksi secara tegas, pelecehan sistemik demikian atas tuntutan keadilan pada akhirnya akan menghancurkan sendi-sendi yang mempersatukan kita di dalam nasion dan republik.