Suatu koinsidensi yang masuk akal jika menimbulkan pertanyaan
dan pelajaran sejarah yang bermanfaat bagi perikehidupan kita selanjutnya sebagai bangsa dan negara.Agenda sentral kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan disertai pancaroba pencarian, pergumulan, dan pemantapan pembangunan
negara dan pembangunan bangsa. Terjadi dikotomi antara faham politik dan kebangsaan yang mengacu kepada UUD 1945 dan berbagai ideologi partisan yang, misalnya, melahirkan
gerakan Darul Islam (DI) dan gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memuncak pada gerakan 30 September 1965.
Dengan pemahaman yang diasumsikan bahwa masalah ideologi telah selesai dan solid disertai pula pandangan dan sikap pragmatis terjadilah perubahan orientasi dan prioritas
Agenda dan program nasional. Sebutlah dari politik dan berpolitikan ke kerja nyata untuk memperbaiki perikehidupan sosial
ekonomi rakyat, kerangka dan arah sosial ekonomi negara dan masyarakat dan mengambil sikap terbuka sehingga bisa memanfaatkan sumber hubungan, bantuan, dan kerja sama internasional. Adalah kecerdasaan
Presiden Soeharto dan keterbukaannya yang tahu diri sehingga dapat direkrut para pembantu pada tingkat menteri yang dalam bidang ekuin dan bidang lain memberikan kualitas kompetensi profesional dan teknokratis.
Pemerintah mulanya diusung oleh idealisme kekayaan bagi kemakmuran orang banyak dan untuk melayani orang banyak, tersendat dan akhirnya terjatuh pada budaya feodal
kekuasaan yang minta dilayani. Karena kekuatan yang mengontrol lemah dan semakin melemah, muncullah fenomena yang mewabah sebagai korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Wibawa dan efektivitas kekuasaan tergerogoti dan lemah. Tidak ada lagi tempat untuk kekuatan kontrol yang efektif. Pemerintah ikut melemah dan ketika badai krisis ekonomi menjalar juga ke Indonesia, muncullah casus belli—dadakan—untuk jatuhnya presiden kedua dan rezimnya.
Diberhentikan dari jabatan presiden, diisolasi dan menjalani proses panjang menyangkut penilaian publik terhadap kinerja dan praksis kekuasaan selama menjabat. Masuk akal dan logis jika hukuman dijatuhkan, politik pasti, perdata dan pidana tergantung. Namun, terutama terhadap presiden kedua bukan saja disentuh, tetapi menempati agenda sentral.
Abstrak lain tentang Warisan Soeharto