Bopeng-bopeng Partai Politik Indonesia (Jalan Melingkar Parpol di Indoenesia)

 

Bopeng-bopeng Di wajah Partai Politik Indonesia

 

Kehadiran partai politik di Indonesia menjadi begitu dilematik. Di satu
sisi, hadir sebagai pengejawantahan upaya menuju bangsa yang demokrasi. Di sisi
yang lain, partai politik muncul seolah menjadi benalu yang menghisap saripati
demokrasi dari tubuh bangsa ini.

Hingar bingar pra Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) Jakarta membawa angin yang tidak segar, terutama bagi
penduduk di kota ini. Calon-calon gubernur dan wakil gubernur tak henti-henti menjadi
sorotan media-media massa. Berita menarik terakhir, terkait
dengan uang setoran yang harus dibayarkan oleh setiap tokoh yang ingin
mencalonkan diri. Setiap orang yang ingin diusung untuk menjadi kandidat
gubernur maupun wakilnya, harus menyetor uang yang tak tanggung-tanggung kepada
partai politik , miliaran rupiah!

Meski selentingan-selentingan
semacam ini masih terlihat kabur, namun jika kasus ini benar adanya, tentu
jelas seperti apa wajah partai politik Indonesia yang ada saat ini. Partai
politik yang seharusnya menjadi wahana pendewasaan demokrasi bangsa, berubah
menjadi sebuah agen jual beli kekuasaan dan tempat penampungan dana dari
masyarakat—dan hal ini seolah sah dan baik-baik saja.

Melihat kondisi yang seperti ini,
tentu bangsa ini semakin risih dengan ulah aktor-aktor politik ini, aktor-aktor
yang pintar berdalih. Dibutuhkanlah partai-partai politik yang benar-benar
mengabdikan dirinya pada upaya pendewasaan demokrasi. Meskipun akan sulit
sekali menemukan partai politik seperti ini, pesimisme ini tentu tak boleh
dibiarkan berlarut-larut, demi sebuah perubahan tentunya. Harus ada upaya yang
sungguh-sungguh dari partai-partai politik, rakyat, media massa, dan negara
untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Keempat, elemen ini harus ada, atau
paling tidak harus ada upaya yang muncul dari partai politik, rakyat, dan media
massa itu sendiri. Posisi negara yang meski vital namun masih tak sepenting tiga
unsur lainnya.

 

Akan benar sekali bahwa partai
politik dapat mentransformasikan diri hanya oleh dirinya sendiri. Jika mau
berubah, tentu perubahan itu akan muncul, tapi karena semua telah tenggelam
dalam suasana kegilaan politik semacam ini, layaknya perubahan itu tak perlu
dilakukan. Akan lebih nikmat bila suasana tetap seperti ini. Akan lebih nyaman
jika perubahan tak pernah terjadi. “Inilah ciri khas manusia Indonesia, manusia
yang tahan uji, tahan banting, sosok manusia dengan kesabaran yang sempurna”
demikianlah kata Cak Nun.

Kedua, rakyat yang telah menyadari kegilaan dunia
politik, tentu akan memiliki pilihan-pilihan dan cara dalam menentukan sikap
politiknya. Semakin sadar satu masyarakat pada apa yang menjadi pilihannnya,
tentu semakin baik pola pikir mereka. Implikasi dari hal ini adalah semakin
berkurangnya jumlah massa pada partai politik itu, akibat surutnya rasa percaya
masyarakat pada partai politik. Untuk menarik massa kembali, partai politik
akan segera memperbaiki dan menampakkan kinerja baiknya kembali. Nampak ada
hubungan yang begitu manis, dari sini. Namun rakyat sebagai agen perubahan pun
bukannya tanpa kendala. Kendala utama yang dihadapi rakyat itu adalah
menumbuhkan kedewasaan rakyat itu sendiri. Kondisi yang tergambar dari rakyat Indonesia
saat ini jelas merupakan gambaran sebagai sekumpulan manusia dengan budaya yang
serba menerima apa adannya—budaya bisu. Jelas sulit mendewasakan rakyat seperti
ini.

 

Ketiga, perubahan pada partai politik (demokratisasi)
akan muncul dengan bantuan media massa. Partai politik yang melakukan
“perselingkuhan”, sedikit banyak akan berubah dengan adanya sorotan yang intens
dari media massa. Sebuah partai akan berfikir cerdas ketika setiap saat
menjadi sorotan media massa, lagi-lagi ini juga karena upaya menjaga image yang
dibangun oleh partai politik tersebut. Media massa lah, yang saat ini dapat
menjadi tumpuan utama dari upaya pendewasaan diri Parpol di Indonesia. Media
massa yang sejak paska reformasi mengalami perubahan ke arah yang baik, tentu
dapat dijadikan panduan dalam membantu mengontrol upaya demokratisasi di atas.
Pengaruh negatif politik terhadap media massa agaknya dapat diminimalisir,
sehingga suara independennya dapat terjaga. Media massa harus berperan aktif
dalam upaya perubahan itu, dengan melakukan tekanan dan ivestigasi-investigasi
mendalam terhadap partai politik Indonesia.

 

Namun, karena perubahan dalam diri
partai politik itu cakupannya masih setengah-setengah, dalam artian, perubahan
itu muncul bukan karena adanya keinginan untuk mewujudkan perubahan itu
sendiri. Maka, perubahan yang sesungguhnya akan ada di saat ketiga elemen di
atas eksis dalam menjaga kesinambungan perubahan itu. Hal ini karena media
partai politik enggan meninggalkan kenyamanannya pada kondisi saat ini, sengatan-sengatan
media massa hanya memunculkan upaya partai politik untuk memperbaiki image, tak
lebih!

Perlu diingat bahwa partai politik
dan rakyat yang sakit tak dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Maka, usaha
perubahan itu dimulai melalui media massa. Media massa terlebih dahulu harus
menyembuhkan partai-partai politik yang sakit. Setelah upaya ini selesai, tahap
berikut adalah upaya pendewasaan pola pikir rakyat. Di mana secara persuasif
sedikit demi sedikit rakyat yang menjadi anggota partai politik tidak hanya
diberi penyuluhan. Penyuluhan hanya menimbulkan efek sementara bagi pola pikir
rakyat. Yang lebih penting adalah dengan menjadi partai politik yang bersih,
rakyat dapat memperoleh satu panutan baik dalam ranah perpolitikan bangsa.
Minimnya panutan-panutan baik inilah yang selama ini menjadi kendala dalam
mewujudkan demokrasi Indonesia.

Partai-partai politik di Indonesia
dapat memilih, hendak menampilkan wajah bopeng yang ditutup topeng atau wajah
asli tanpa bopeng. Akal sehat tentu memilih pilihan kedua.