http://www.solusihukum.com/a rtikel.php?id=65

Mengantisipasi Dampak Rekening LiarBANYAK
yang melakukan kritik keras terhadap parlemen dalam masalah kebijakan
publik, hubungannya dengan kewenangan anggaran, termasuk kaitannya
dengan BUMN yang memiliki aset besar. Setelah reformasi, kewenangan DPR
yang lemah berubah menjadi sangat kuat dan telah menjadi kekuatan
politik sendiri di luar presiden.
Kewenangan DPR dianggap terlalu kuat sehingga menjadi sangat rawan
penyimpangan dalam kebijakan dan anggaran. Parlemen sekarang menjadi
salah satu pusat pengambil keputusan penting yang signifikan berbeda
sama sekali dengan parlemen zaman Orde Baru. Parlemen dan partai
politik kemudian menjadi sasaran tembak kritik yang keras sekali
berkenaan dengan potensi penyimpangan kewenangan, kebijakan publik,
termasuk keuangan publik.
Tetapi banyak masalah yang tersisa sekarang tidak lain karena
peninggalan birokrasi dan pemerintah yang berkuasa sangat lama. Jadi,
birokrasi berperan besar dalam pemerintahan dan kebijakan publik selama
ini. Kritik parlemen terhadap birokrasi sekarang adalah tentang
keberadaan rekening liar, yang menjadi pembicaraan luas.
Birokrasi tertutup pada masa pemerintahan tertutup tentu saja
menyimpan banyak hal yang tidak transparan dalam kebijakan publik dan
anggarannya. Temuan rekening pemerintah dan birokrasi yang tidak jelas
statusnya oleh BPK beberapa waktu lalu merupakan temuan yang
mengejutkan. Jumlahnya sangat banyak, belum termasuk di daerah.
Rekening tersebut tidak jelas statusnya atau sekarang sering disebut
dengan rekening liar, yang jumlahnya ribuan sampai pada 2006. Bahkan
Departemen Keuangan menemukan 5.195 rekening liar dengan nilai belasan
triliun rupiah.
Rekening tidak jelas ini merupakan refleksi dari karut-marut dan
sekaligus peninggalan birokrasi yang semrawut di masa lalu. Hal itu
juga merupakan gambaran umum dari kondisi manajemen keuangan negara
yang cenderung memprihatinkan, tidak transparan, dan tidak efisien.
Kondisi itu mudah sekali mengarah pada penyimpangan anggaran dan korupsi.
Kondisi seperti ini sudah pasti akan merugikan rakyat dan potensial
merusak sistem keuangan publik serta masalah bagi pengembangan GCG
(good corporate governance). Pemerintah sebagai pemegang otoritas
keuangan negara perlu menata manajemen keuangan sebaik mungkin dengan
akuntansi publik yang jelas dan transparan. Keuangan negara seharusnya
dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik dan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Keuangan publik dilaksanakan tidak untuk kepentingan segelintir atau
sekelompok orang yang tidak mewakili kepentingan publik dan kepentingan
rakyat.
Setelah menjadi suatu kesadaran publik tentang perlunya akuntansi
keuangan publik yang benar, layak dan harus bagi pemerintah untuk
mengambil langkah tegas dalam menyikapi masalah rekening liar ini.
Tidak tertutup kemungkinan dana yang ada dalam rekening liar
tersebut telah digunakan di luar aturan yang berlaku sehingga merugikan
kepentingan nasional.
*** Sehingga, kebutuhan good corporate governance di bidang keuangan publik ini sudah mendesak untuk ditertibkan.
Ada beberapa dampak dan akibat dari rekening liar ini jika tidak
diselesaikan segera. Pertama adalah dampak pada manajemen keuangan
publik dan tata kelola dalam keuangan negara. Rekening liar merupakan
refleksi tata kelola pemerintahan, yang tidak bertanggung jawab dan
tidak akuntabel.
Secara tidak sadar melalui praktik pengelolaan yang semrawut dan
perilaku tertutup ini akan memperdalam dan memperberat masalah
mentalitas aparat, yang sudah mendarah daging dalam penyimpangan yang
akut. Permasalahan korupsi adalah permasalahan sistem dan mentalitas
yang dapat dibenahi. Tetapi jika dibiarkan dalam jangka waktu yang
sangat lama, permasalahan korupsi akan menjadi masalah kultural yang
mendarah daging sehingga sulit untuk dihilangkan.
Sebagaimana diketahui bahwa sebagian rekening liar ini adalah
warisan dari rezim pemerintahan sebelumnya. Birokrasi lama adalahbirokrasi warisan rezim lama, yang belum dan tidak berubah. Maka tidak
menutup kemungkinan mental para aparatur negara telah sebenarnya
terbentuk dalam cetakan yang sulit berubah sehingga sebenarnya sama
saja birokrasi lama dan baru.
Dampak kedua adalah dampak ekonomi. Nilai uang yang terdapat dalam
rekening liar tersebut diduga mencapai belasan triliun rupiah. Jika
uang tersebut mengendap, berarti ada potensi besar disalurkan untuk
pembangunan ekonomi. Jika pemerintah dapat menyalurkannya ke dalam
investasi publik, seperti pembangunan infrastruktur transportasi,
irigasi, dan investasi pemerintah, maka uang tersebut akan lebih
bernilai ekonomi dan akan terasa dampak positifnya oleh masyarakat luas.
Sebagai contoh jika uang tersebut digunakan untuk pembangunan jalan,
jalan tol, pasar atau infrastruktur lainnya, dampaknya terhadap
perekonomian lumayan terasa. Pada akhirnya langkah seperti ini
setidaknya akan memberi pengaruh terhadap geliat ekonomi dan tentu
berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Dampak ketiga adalah dampak politik. Rekening liar ini hampir
melibatkan seluruh departemen di dalam pemerintahan dan bisa menjadi
masalah politik di birokrasi dan pemerintahan. Tidak menutup
kemungkinan dengan terungkapnya rekening liar ini akan memengaruhi
kinerja setiap departemen di dalam pemerintahan. Bila hal ini terjadi,
niat pemerintahan untuk menciptakan good governance akan sulit
direalisasikan.
Didik J Rachbini Ekonom dan Ketua Komisi VI DPR Fraksi PAN
CATATAN: Artikel ini dikutip dari Media Indonesia, 18 Juni 2007, Halaman 1.