JOGJA - Sidang rakyat yang diprakarsai Paguyuban
Kepala Desa se-DIJ, Ismaya, tak hanya menyuarakan desakan penetapan
gubernur dan wakil gubernur. Namun, Ismaya
juga mengeluarkan ancaman DIJ siap memisahkan
diri
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengenakan surjan dan
mengapit tongkat komando, dia mengingatkan kontribusi DIJ tak sedikit bagi RI
di awal kemerdekaan. Misalnya saat pemerintah kesulitan membayar pegawai,
Sultan HB IX turun tangan membantu membiayai. Mulyadi mengatakan sebagai daerah
istimewa, DIJ berbeda dengan provinsi lain. Dia wanti-wanti agar pusat
tidak memaksakan diri menggelar pemilihan gubernur (pilgub) di daerah bekas kerajaan
Mataram ini.
Risikonya jika pusat nekat, Ismaya memilih akan
tidak terlibat dalam tahapan kegiatan pilgub. "Kami juga menolak RUUK yang
tidak aspiratif. Tuntutan kami satu, penetapan Sultan dan Paku Alam. Ini harga
mati," tegas pensiuan TNI AD yang kini menjabat kepala Desa Sidomulyo,
Godean, Sleman, ini. Untuk menyampaikan aspirasi ini, Ismaya siap mendatangi
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI.
"Kami juga meminta DPRD DIJ membuat keputusan dalam sidang paripurna
khusus (istimewa)," desaknya. Terpisah, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X
berharap DPRD DIJ mengambil sikap terkait dengan aspirasi yang disampaikan
masyarakat tersebut. HB X juga meminta rakyat DIJ memahami ketentuan UU agar
tidak sekedar menuntut tanpa memperhatikan ketentuan UU. Sesuai UU
itu pula,
lanjut dia, seorang gubernur hanya boleh menjabat dua periode saja. Sedangkan
dirinya telah menjabat selama dua periode. "Tak ada satu pun UU yang
menjamin jabatan gubernur sampai tiga periode," ucapnya.
Jalannya sidang rakyat yang dihadiri sedikitnya
10 ribu massa itu memaksa sejumlah
anggota DPRD DIJ yang tengah mengikuti agenda bimbingan teknis (Bimtek) di
Jakarta pulang ke Jogja. Data di Sekwan menyebutkan sejak Senin lalu tak kurang
dari 42 anggota Dewan Provinsi ikut Bimtek. Acara itu berakhir Kamis besok.
Namun kemarin, ada 15 anggota dewan sebagian besar peserta Bimtek terlihat ikut
menemui massa. Mereka berasal dari
FPG (delapan), FPDIP (lima), dan
FPKB ( dua). Lima belas anggota dewan itu adalah George BL Panggabean, Sudjati
Soenarto, Erwin Nizar, Heru Wahyu Kismoyo, Ternalem, Deddy Suwadi, Gandung
Pardiman, Djuwarto, Esti Wijayati, Nur Achmad Affandi, Sukamto, Mualiban,
Tjahyo, Eddi Yanto Abdullah dan Stefanus Mulyadi.
Ringkasan lain tentang JOGJA Keluar dari NKRI Jika Ada PILGUB