Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Seni & Humaniora>Sejarah>Piagam Jakarta: Dokumen Negara yang Sah untuk Penerapan Syariat Islam

Piagam Jakarta: Dokumen Negara yang Sah untuk Penerapan Syariat Islam

oleh: SyamsulBachriS     Pengarang : Nuim Hidayat
ª
 
Piagam Jakarta: Dokumen Negara yang Sah untuk Penerapan Syariat Islam

Ketika 2004, Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR, langsung diinterupsi seorang anggota DPR dari PDIP, bahwa jangan sekali-kali membawa-bawa Piagam Jakarta. “Kita memerlukan presiden yang tegas dan berani menentang segala intrik atau manuver-manuver kelompok tertentu yang ingin merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.

Mereka memasukkan nilai-nilai agama mereka ke dalam perundang-undangan. Kini ada banyak UU yang mengarah kepada syariah, misalnya UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Wakaf, UU Sisdiknas, UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah (SUKUK), UU Yayasan, UU Arbitrase, UU Pornografi dan Pornoakasi, dan lain-lain.

Konferensi Wali Gereja Indonesia, induk kaum Katolik di Indonesia, pernah mengirim surat kepada calon presiden SBY yang isinya: “Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,agar presiden dan wakil presiden terpilih untuk membatalkan 151 peraturan daerah dan yang semacamnya serta tidak pernah akan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia.” (Adian Husaini, Pancasila bukan untk Menindas Hak konstitusional Umat Islam, GIP). Selain sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis. Mengapa Piagam Jakarta –yang dianggap kini menjelma dalam Perda-Perda ini- selalu menjadi momok kalangan Kristen? /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; line-heigh t:115%; font-size:11.0pt; font-family:" Calibri","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"TimesNew Roman";}

Padahal bila ditelusuri sejarahnya, Piagam Jakarta adalah Dokumen Negara yang sah di negeri ini. Sudah sesuai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah menjiwai dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan UUD 45. Pembukaan UUD 45 (hanya perkataan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti Ketuhanan Yang Maha Esa”) dirumuskan oleh Panitia Sembilan.

Panitia Sembilan ini yang merumuskan Pembukaan UUD 45 yang rencananya akan dibaca pada proklamasi 17 Agustus 1945. Maka tokoh Nu yang juga mantan Menteri Agama RI KH Saifuddin Zuhri menyatakan: “Tidak sedikit orang yang melupakan bahwa justru Piagam Jakarta lah yang dengan tegas-tegas menyebut kelima sila dalam Pancasila mendahului pengesahan UUD 1945 itu sendiri.” Nasib Piagam Jakarta.

Sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka Pasal 29 ayat 1 menjadi “Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai pengganti “Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Keputusan Soekarno-Hatta dan orang-orang nasionalis sekuler itu (karena ancaman dari orang-orang Kristen Indonesia Timur), akhirnya dikecam keras oleh tokoh Islam Prawoto Mangkusasmito. Ia menyebut ada ‘pertanyaan sejarah’. Ia mengatakan: “Apa sebab rumus Piagam Jakarta yang diperdapat dengan susah payah, dengan memeras otak dan tenaga berhari-hari oleh tokoh-tokoh terkemuka dari bangsa kita, kemudian di dalam rapat “Panitia Persiapan Kemerdekaan” pada tanggal 18 Agustus 1945 di dalam beberapa menit saja dapat diubah? Apa, apa, apa sebabnya?” Tahun 1957, dalam Sidang Konstituante, KH M Isa Anshari juga menggugat pencoretan tujuh kata itu : “Kejadian yang mencolok mata itu, dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu permainan sulap yang masih diliputi oleh kabut rahasia sebagai permainan politik pat gulipat terhadap golongannya, akan tetapi mereka diam tidak mengadakan tantangan dan perlawanan karena jiwa toleransi mereka.

Perdebatan yang berlangsung keras selama dua tahun itu sangat menarik dan mengandung argumen-argumen yang mendasar tentang dasar Negara. Saat itu ada tiga kelompok. Kelompok Islam yang diwakili partai Masyumi , Nahdlatul Ulama dan lain-lain menginginkan dasar Negara Islam. Kelompok Nasionalis sekuler yang diwakili PNI, PKI dan lain-lain mengajukan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Kelompok Buruh menginginkan ekonomi kerakyatan sebagai dasar Negara.

Majelis Konstituante dibubarkan dan presiden kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang intinya mengembalikan UUD 45 sebagai dasar Negara dan menyatakan bahwa (untuk menampung aspirasi kelompok Islam) Piagam Jakarta menjiwai UUD 45 dan merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan.

Mohammad Hatta menyatakan: “…wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam kawasan Kaigun berkeberatan sangat atas anak kalimat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeleuk-pemeluknya”. Walaupun mereka mengakui bahwa anak kalimat tersebut tidak mengikat mereka dan hanya mengikat rakyat yang beragama Islam namun mereka memandangnya sebagai diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas…Kalau Pembukaan diteruskan juga apa adanya, maka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik.” “Dengan membuang 7 kata-kata ini serta syarat-syarat bahwa presiden ialah orang Indonesia asli, yang harus beragama Islam, maka inilah merupakan perubahan maha penting, yang menyatukan seluruh bangsa. Syarat-syarat itu menyinggung perasaan, sedangkan membuang ini maka seluruh Hukum UUD dapat diterima oleh daerah Indonesia yang tidak beragama Islam, umpamanya yang waktu itu diperintah oleh Kaigun. Persetujuan dalam hal ini juga sudah didapat antara berbagai golongan, sehingga memudahkan pekerjaan kita pada waktu sekarang ini” (ungkapan Hatta yang dikutip Soekarno menjelang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam naskah berjudul “Persoalan Pokok yang Menyebabkan Kemacetan Majelis Konstituante”)

Dua orang petinggi militer meminta saran kepada tokoh NU untuk memberikan materi apa saja yang akan dimasukkan dalam dekrit (seperti diketahui Soekarno saat itu merangkul NU dan memusuhi Masyumi dalam pemerintahannya). Tahun 1628, Nuruddin ar Raniri menulis buku hukum Islam yang diberi judul as Shirath al Mustaqim, Buku ini merupakan buku hukum Islam pertama yang disebarluaskan di wilayah Nusantara. . Dan janganlah pula ia dipergunakan untuk menentang kaidah-kaidah dan ajaran yang termaktub dalam Al Qur’an itu, yaitu induk serba sila, yang bagi umat Muslim Indonesia menjadi pedoman hidup dan pedoman matinya, yang mereka ingin sumbangkan isinya kepada pembinaan bangsa dan negara, dengan jalan-jalan parlementer dan demokratis.”

Diterbitkan di: 16 Januari, 2013   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.