Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Seni & Humaniora>Sejarah>Masalah Pokok Hukum Agraria pada masa Orde Lama

Masalah Pokok Hukum Agraria pada masa Orde Lama

oleh: yusfy0527     Pengarang : Hadi Saputra
ª
 

Dengan diundangkannya UUIPA (UU No. 5 Tahun 1960) sebenarnya masalah-masalah dasar yang menyangkut politik hukum agraria sudah diselesaikan dan dikristalisasikan dalam norma hukum pada era Orde Lama. Masalah yang dihadapi oleh Pemerintah selanjutnya adalah bagaimana menindak lanjuti ketentuan-ketentuan yang sifatnya masih pokok itu.

Pembuatan Peraturan Pelaksanaan

Sesuai dengan namnaya sebagai UU Pokok, maka UUPA masih memerlukan berbagai peraturan pelaksanaan untuk mengoperasikannya. Sebab ia baru merupakan het recht in rust atau hukum dalam keadaan tidak bergerak. Tetapi berbagai peraturan pelaksanaan yang diperlukan sangat lambat pembuatannya, ibaratnya keluar “setetes demi setetes”. Sementara era industri masuk semakin dalam, politik pertanahan (land policy) sebagai bagian dari politik agraris belum dijalankan dan belum dan belum dibuat penjabaran dasar hukumnya.

Sebenarnya untuk land policy ini pasal 4 ayat (1) UUPA telah mengharuskan kepada pemerintah untuk membuat rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa, dan tata guna kekayaan alam. Tetapi sampai saat ini UU tersebut belum juga dibuat, padahal kehadirannya dalam menghadapi era industrialisasi sangatlah penting.

Masalah Pembebasan Tanah

1) Kriteria Kepentingan Umum Inpres No. 9 Tahun 1973

Tuntutan akan tanah untuk keperluan pembangunan yang diharapkan bermanfaat untuk kesejahteraan umum semakin lama semakin meningkat, lebih-lebih setelah secara resmi Orde Baru menetapkan kepolitikannya sebagai era pembangunan. Program pengadaan tanah untuk proyek yang bermanfaat bagi kepenntingan umum semakin tinggi intensitasnya.

Tidak jarang ada proyek untuk kepentingan umum harus mengorbankan kepentingan umum lain seperti penggusuran atas pemukiman masyarakat. Jadi sering muncul kontroversi antara kepentingan umum “versi proyek” di satu pihak dan “versi masyarakat” pada pihak lain. Tegasnya, apa yang satu pihak dianggap sebagai kepentingan umum dapat ditafsirkan lain oleh masyarakat. Hal tersebut sering mengundang konflik, karena perbedaan versi yang muncul sering begitu tajam, apalagi yang menjadi fokus pertentangan adalah tanah. Tidak jarang ada proyek untuk kepentingan umum harus mengorbankan kepentingan umum lain seperti penggusuran atas pemukiman masyarakat. Itulah sebabnya pada awal-awal dekade 1970-an tuntutan atas jelasnya kriteria “kepentingan umum” semakin meningkat. Berkenaan dengan itu, pada tahun 1973 presiden mengeluarkan Inpres N0. 9 Tahun 1973 yang memuat jenis-jenis kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai “kepentingan umum”.

2) Pembebasan Tanah PMDN No. 15 Tahun 1975

Selain soal “kepentingan umum” pada tahun 1975 telah dikeluarkan satu Peraturan Menteri dalam Negeri yang dikenal debagai PMDN No. 15 Tahun 1975 tentan Ketentuan-ketentuan Tata cara Pembabasan Tanah. PMN No. 15 Tahun 1775 memperkenalkan prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum disamping prosedur pencabutan (ontegening) seperti yang diatur dalam UU No. 20 tahun 1961. Menurut PMDN No. 15 tahun 1975, pembebasan tanah dapat dilakukan bila sudah diperoleh kata sepakat antara para pemegang hak atas tanah dengan industri yang membutuhkan tanah itu.

3) Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993

Permasalahan proporsi yuridis maupun kenyataan di lapangan berkenaan dengan pembebasan tanah (PMDN No. 15 tahun 1875) dan ukuran kepentingan umum sebagai dasar pembebasan tanah (Inpres No. 9 Tahun 1973) terus berlanjut sampai akhirnya pemerintah memberikan respons dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Kepres) No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum. Kepres ini tidak meyebut-nyebut Inpres No. 9 Tahun 1993 tetapi didalamnya ada pasaal yang menentukan pembatasan-pembatasan dan bidang-bidang peruntukan bagi kepentingan umum. (pasal 5). Harus diakui dengan adanya Kepres No. 55 Tahun 1993, berarti ada sedikit kemajuan dalam menyelesaikan masalah-masalah pertanahaan dewasa ini. Kemajuan tersebut dapat dilihat, antara lain, pada proses san tindak lanjut suatu musyawarah serta pemberian baju hukum yang lebih tinggi dari PMDN menjadi Kepres
Diterbitkan di: 24 Desember, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.