Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Seni & Humaniora>Sejarah>Konsep Ibnu Khaldun Tentang Ilmu Al-Umran

Konsep Ibnu Khaldun Tentang Ilmu Al-Umran

oleh: AbdurRozaq     Pengarang : BAYU ROHMANTO
ª
 

Pada umumnya, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi,
baik perorangan yang menjalankan perusahaan atau badan-badan usaha yang
mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum.
Setiap pelaku ekonomi, baik itu perorangan maupun lembaga atau institusi,
berkewajiban melakukan dan memelihara pencatatan tertentu dengan tertib yang
lazim disebut pembukuan. Kegiatan ekonomi dapat hidup dan berkembang apabila
memperoleh dukungan dari masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah yang
merupakan pemasok utama kebutuhan perusahaan sekaligus konsumen produksi. Jadi
sesungguhnya, secara timbal balik antara perusahaan sebagai pelaku kegiatan
ekonomi atau siapapun yang mewakili, dengan masyarakat, berada dalam keadaan
saling bergantung yang sangat besar antara satu terhadap yang lain30.
Menurut Ilmu Khaldun, hubungan antara pemerintah dan rakyatnya adalah
hubungan kepemilikan. Pemerintah adalah milik rakyat dan rakyat adalah milik
pemerintah. Apabila hubungan kepemilikan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya baik dan tidak menindas, maka tujuan pemerintah terpenuhi dan kepentingan rakyat
terjamin dan demikian juga sebaliknya.31
Oleh karena itu, kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada
hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak
jenis, ragam, kualitas dan variasinya, yang dilakukan oleh antar pribadi, perusahaan,
antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dan frekuensi uang tinggi di
setiap saat dan di berbagai tempat dengan terorganisir dengan baik.
Dalam hal ini, Ibnu Khaldun dalam ilmu Al-Umran adalah menyatakan
bahwa organisasi sosial apapun harus memiliki seorang yang memiliki pengaruh
kepada mereka. Peraturan kadang didasarkan pada syariat. Mereka diwajibkan tunduk
pada hukum itu berdasarkan keyakinan si pengatur akan pahala dan dosa yang
ditimpakan kepada mereka di akherat kelak. Kadang-kadang peraturannya didasarkan
pada politik rasioal. Rakyat diharuskan tunduk dengan harapan yang digantungkan
kepada si pengatur setelah dia mengetahui apa yang baik bagi mereka.32
Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun menuliskan pada Bab Ketiga tentang
dinasti, kerajaan, khilafah, pangkat pemerintahan dan segala sesuatu yang
berhubungan dengan itu, yaitu pada pasal Peradaban Manusia sebagaimana berikut :
Organisasi sosial masyarakat menjadi keharusan bagi manusia. Tanpa
organisasi itu, eksistensi manusia tidak akan sempurna dan keinginan Tuhan
unuk memakmurkan dunia dengan makhluk manusia, dan menjadikan mereka
khalifah di muka bumi ini tidak akan berhenti. Inilah arti sebenarnya dari
peradaban (umran), yang menjadi pokok permasalahan
Bahwa sesungguhnya organisasi sosial kemasyarakatan adalah keharusan.
Para ahli hukum menyatakan bahwa manusia adalah bersifat politis menurut tabi’atnya.
Hal ini berarti manusia memerlukan organisasi kemasyarakatan (tatanan dan
atau hukum), yang oleh para filsof dinamakan “Kota”.
Lebih lanjut Ibnu Khaldun menegaskan bahwa ketetapan hukum politik harus
bisa diterima dan diikuti rakyat, sebagaimana terjadi di bangsa Persia dan bangsabangsa
lain. Tidak ada suatu negara bisa tegak dan kuat tanpa hukum. Hukum Allah
berlaku bagi orang-orang yang telah berlalu dan yang kemudian.
Dalam dunia ekonomi, perniagaan, tanah perkebunan dan pertanian, kaum
kapitalis dari kalangan penduduk kota membutuhkan proteksi dan wibawa. Hal ini
diindikasikan oleh persaingan mereka dengan para Amir dan Raja, yang selanjutnya
menjadi permusuhan sebagai watak manusia. Kebanyakan kebijakan pemerintah
tidak adil, karena keadilan yang murni hanya didapat dalam khilafah yang legal,
khilafah syari’ah, yang jarang diwujudkan.
Lebih lanjut Ibnu Khaldun menulis bahwa perdagangan raja akan merusak
perdagangan rakyat dan akhirnya mengecilkan pendapatan pajak. Hal ini disebabkan
oleh; Pertama, kompetisi Raja dengan rakyat terjadi tidak seimbang karena
perbedaan modal antara raja dan rakyat yang berdagang. Kedua, raja kadagkala
memaksa para pedagang untuk menjual dagangannya kepada raja dengan harga
murah atau dengan merampas tanpa imbalan apapun. Ketiga, produksi pertanian dan
kerajinan seperti sutra, jagung, madu, gula dan lain-lain dipaksakan untuk dibeli oleh
rakyat karena desakan kebutuhan negara. Keempat, barang dagangan raja bebas dari
pajak dan bea-cukai. Maka pola bisnis negara secara berlebihan, akan memberikan implikasi destruktif bagi peradaban (umran) dan mengancam disintegrasi bangsa.
Yang perlu dilakukan raja untuk meningkatkan pendapatannya adalah cukup dari
pajak, bukan dengan melakukan perdagangan.
Karenanya, pemilik harta dan kekayaan membutuhkan kekuatan untuk
melindunginya, di samping wibawa yang diperolehnya dari orang yang memiliki
hubungan dekat dengan raja, atau solidaritas sosial di mana raja akan dihormati.
Maka kesejahteraan dan kedamaian yang tercapai di bawah kepastian keadilan
hukum.34
Mengenai kuat dan lemahnya suatu negara, banyaknya jumlah suatu bangsa
atau generasi, ukuran kota besar atau kota kecil, serta banyaknya kekayaan dan
ketenteraman merupakan faktor-faktor fundamental yang saling berhubungan, sebab
negara dan kedaulatan merupakan bentuk akan ciptaan dan peradaban (umran), di
mana semuanya rakyat. Sementara, kota menjadi materi bagi negara dan
kedaulatannya.
Untuk pajak kembali ke rakyat dan kekayaan mereka biasanya datang dari
perdagangan dan kegiatan komersial. Bila raja melimpahkan pemberian dan uangnya
kepada rakyatnya, hal itu akan menyebar di kalangan mereka. Ia datang dari mereka
melalui pajak dan pajak tanah, jibayah dan kharaj, serta kembali kepada rakyat
berupa pemberian-pemberian. Kekayaan rakyat berhubungan nisbah kepada keuangan negara. Sebaliknya, keuangan negara berhubungan kepada kekayaan
rakyat. Asal dari semuanya itu adalah peradaban.35
Puncak dari peradaban “umran”adalah hadlarah dan kemewahan. Bahwa
bila peradaban telah mencapai puncak peradaban, ia akan berubah menjadi korupsi
dan mulai menjadi tua, seperti umur alami bagi makhluk hidup.
Lebih dalam menurut Ibnu Khaldun, moral yang dihasilkan dari kekayaan dan
kemewahan identik dengan korupsi. Sebab manusia dikatakan sebagai manusia
karena kemampuannya menyerap segala manfaat yang berguna bagi dirinya dan
menghindar dari segala bahaya, serta karakternya dikendalikan untuk membuat
usaha. Dalam hal ini, seorang yang sudah maju tidak mampu secara sendirian
mengurusi kebutuhannya. Oleh karena itu, terlalu lemah disebabkan kemewahan
yang telah dia nikmati atau oleh karena gensi, disebabkan dia sudah terdidik dalam
kekayaan dan kemewahan, yang akhirnya terhina. Dia juga tidak mampu menolak
mara bahaya karena kehilangan keberanian sebagai akibat kemewahan, maka dia
akan selalu korup bahkan dalam hal agamannya juga.

Diterbitkan di: 11 Maret, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.