Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Sains>Agronomi - Pertanian>Kebijakan PERDAGANGAN INTERNASIONAL KOMODITAS PERTANIAN EKSPOR

Kebijakan PERDAGANGAN INTERNASIONAL KOMODITAS PERTANIAN EKSPOR

oleh: BobbyRachmat     Pengarang : Bobby Rachmat Saefudin
ª
 
KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL KOMODITAS PERTANIAN EKSPOR INDONESIA

1. Pemerintah Membentuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Dalam menjalankan fungsi mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional seperti tersebut di atas, LPEI mempunyai tugas sebagai berikut:

(1) Memberi bantuan yang diperlukan pihak-pihak yang terkait dalam LPEI dalam rangka ekspor, dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi guna pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor.

(2) Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional; dan

(3) Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau Lembaga Keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi Eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut LPEI dapat melakukan bimbingan dan jasa konsultasi kepada Bank, Lembaga Keuangan, Eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, serta memiliki kewenangan sebagai berikut: a) menetapkan skema Pembiayaan Ekspor Nasional; b) melakukan restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional; c) melakukan reasuransi terhadap asuransi dalam rangka kegiatan ekspor; dan d) melakukan penyertaan modal, yang hanya dapat dilakukan pada badan hukum atau badan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas LPEI dengan persetujuan Menteri Keuangan.

2. Pemerintah Meningkatkan Percepatan Pelayanan Sertifikasi Ekspor Komoditas Pertanian

Dengan mengacu pada International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No. 7 tentang Export Certification System yang telah dikeluarkan oleh International Plant Protection Convention (IPPC) – FAO, Badan Karantina Pertanian telah menyusun kebijakan operasional “in line inspection” sebagai bagian dari tindak karantina. Kebijakan pemerintah tersebut merupakan pendelegasian dalam pelaksanaan tindakan karantina tertentu sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271 tahun 2006 tentang “Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu oleh Pihak Ketiga”.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, dimungkinkan bagi Perusahaan eksportir komoditas pertanian yang dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan kedua peraturan diatas dan lulus audit dan verifikasi persyaratan teknis dan SDM untuk mendapatkan akreditasi “in line inspection” (pendelegasian kewenangan melakukan tindakan karantina tumbuhan tertentu)

Saat ini kemudahan pelayanan tersebut oleh Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta telah diberikan kepada 7 (tujuh) perusahaan yang diberikan akreditasi untuk melakukan tindakan karantina, antara lain adalah PT. EKAKARYA GRAHA FLORA, PT. EAST WEST SEED INDONESIA, PT. MONFORI NUSANTARA, PT. KOSATO RAYA, PT. PLANTERS, PT. TRANSPLANTS INDONESIA, PT. FLOREX FARMINDO.

Kebijakan sistem sertifikasi ini bertujuan untuk mempercepat proses pemeriksaan di pelabuhan dan mengurangi beban biaya dalam proses pemeriksaan, memperlancar ekspor dengan tetap memperhatikan persyaratan karantina Negara tujuan. Dengan system ini selain menghemat waktu, pelaksanaan tindak karantina lebih efisien dan menekan biaya handling. Diharapkan akan mendorong perusahaan lain mengikuti fasilitasi ini dengan meningkatkan sarana maupun prasarana termasuk laboratoirum serta peningkatkan kualitas SDM-nya sehingga mutu komoditas ekspor terjamin. Kebijakan pemerintah ini diarahkan pada penciptaan iklim pelayanan usaha yang berkepastian dalam kecepatan, ketepatan dan pemberian jaminan kesehatan pada komoditas ekspor dan sebagai jaminan persyaratan teknis Negara tujuan ekspor.

Diterbitkan di: 28 Maret, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.