“Bahan Bakar Nabati mungkin saja menawarkan peluang pengurangan subsidi bahan bakar dari anggaran negara, membuka kesempatan
kerja, kemungkinan peningkatan pendapatan dan pemenuhan sendiri energi alternatif untuk masyarakat di wilayah pedesaan, namun implikasi yang ditimbulkan sangat fatal apabila tidak dijalankan dengan penuh hati-hati.” ujar Robert Bailey selaku penasehat kebijakan Oxfam bidang Bahan Bakar Nabati, penulis laporan tersebut.
Dalam Usaha Untuk mengurangi kebutuhan terhadap bahan bakar minyak, Indonesia mentargetkan 5% konsumsi energi nasional menggunakan Bahan Bakar Nabati pada tahun 2025. Diharapkan subsidi bahan bakar minyak juga dapat berkurang sejalan dengan diversifikasi energi melalui pengembangan Bahan Bakar Nabati.
“Informasi yang diterima dari beberapa institusi pemerintah menyatakan, dari sisi pembiayaan, pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati membutuhkan paling tidak 100-250 triliun rupiah dalam kurun waktu lima tahun – hampir lima kali lipat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2007 yang dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan.”, ujar Tata Mustasya, Policy and Advocacy Officer Oxfam di Indonesia menjelaskan.
Dan untuk mewujudkan program pengembangan Bahan Bakar Nabati, pemerintah juga menargetkan penghematan anggaran sebesar 5—6 miliar dolar AS per tahun yang dapat dialokasikan untuk program pengurangan kemiskinan.
Sektor kelapa sawit - yang hingga tahun 2010 akan menjadi komoditas utama untuk Bahan Bakar Nabati di Indonesia - sarat dengan konflik tanah karena adanya perbenturan kepentingan dari para pelaku politik, perusahaan, masyarakat asli dan komunitas sekitarnya. Lonjakan permintaan target Bahan Bakar Nabati mendorong pesat ekspansi kelapa sawit. Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia menargetkan memenuhi seperlima dari permintaan biodiesel Negara Uni Eropa. Dua puluh juta hektar atau tiga kali luas lahan yang saat ini diolah, telah diidentifikasi untuk ekspansi sebelum 2020. Sekitar 5 juta penduduk asli Kalimantan Barat, menurut data PBB, terancam kehilangan tanahnya karena pengembangan Bahan Bakar Nabati ini.
Hubungan yang tidak seimbang antara perusahaan dan petani kecil juga mewarnai industri kelapa sawit. Meningkatnya harga minyak kelapa sawit harusnya merupakan kabar baik bagi petani maupun pemilik lahan kecil. Pada kenyataannya, sebagian petani memang sudah merasakan keuntungan tersebut.
“Petani pemilik lahan kecil bisa mendapatkan harga yang lebih baik apabila dapat menjual panennya secara independen, misalnya ke pabrik pengolahan menengah, namun umumnya mereka terikat harus menyerahkan hasil panennya kepada pabrik pengolahan besar dengan aturan perhitungan harga yang telah ditetapkan,” Tata Mustasya menjelaskan.
Dampaknya adalah terhadap harga bahan pangan di Indonesia juga meningkat sebagai implikasi perkembangan Bahan Bakar Nabati. Pergeseran pertanian domestik dari produksi pertanian untuk pangan ke produksi pertanian untuk kebutuhan bahan bakar dapat memicu kerawanan pangan. Di tahun 2007, harga konsumen untuk minyak goreng meningkat hingga 40 persen dan terus melonjak hingga 2008.
Strategi kebijakan Bahan Bakar Nabati harus konsisten dan jelas yang diintegrasikan dengan kebijakan Ketahanan Pangan di Indonesia.