Krisis finansial global telah mengakibatkan negara-negara maju mengalami lonjakan utang. Diperkirakan tahun depan 10 negara
terkaya anggota G-20 memiliki utang sebesar 106% dari PDBnya. Jika Pemerintah negara-negara tersebut gagal melakukan pembenahan ekonomi, tang masih berpotensi meningkat lebih tajam.
Bagaimana potret utang Indonesia? Selama ini APBN kita hampir selalu defisit. Pada masa Orde Lama, defisit ditutup dengan utang dan mencetak uang. sedangkan penguasa Orde Baru menutup defisit dengan utang Luar Negeri. dan pemerintah saat ini, menutupnya dengan utang dalam negeri dan luar negeri.
Ketika krisis tahun 1998 terjadi, pemerintah Indonesia menanggung utang yang mencapai 100% PDB. Namun, sejalan dengan pemulihan ekonomi, nisbah utang pemerintah menjadi 89% PDB pada tahun 2000 dan 57 % PDB pada tahun 2004. diperkirakan, tahu ini nisbah utang turun menjadi 32% PDB.
Tahun 1997, banyak dana digunakan untuk membayar commitment fee atas utang yang telah disetujui tetapi belum dicairkan. Besarannya mencapai 38% dari utang total.Setelah krisis utang, pemerintah lebih banyak menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Penerbitan SBN membuat pemerintah bebas menentukan penggunaan dana, tidak seperti utang LN yang terikat oleh banyak persyaratan.
Penurunan nisbah utang mencerminkan bahwa tambahan utang menghasilkan peningkatan out put (PDB) yang jauh lebih besar. Pemanfaatan cadangan utang cenderung lebih baik. Pengelolaan utang pun menunjukkan perbaikan, terlihat dari penurunan utang yang belum dicairkan secara drastis.
Walaupun potret utang kita masih jauh lebih baik ketimbang sejumlah negara maju, kewaspadaan harus ditingkatkan sejak dini. apalagi keseimbangan primer pada APBN cenderung mengecil dalam 5 tahun terakhir, bahkan diperkirakan negatif sebesar 0,5% PDB pada tahun ini. Indikator tersebut menunjukkan surplus atau defisit APBDN tanpa pembayaran bunga utang. Porsi utang LN perlu terus dikurangi. selain itu perlu mengintensifkan sumber-sumber pendanaan dalam negeri. Potensi kekayaan alam yang cukup melimpah dapat dimanfaatkan. Contohnya kekayaan minyak. Negeri ini memiliki cadangan minyak sebanyak 9,1 miliar barrel. Berdasarkan kontrak bagi hasil, pemerintah mendapatkan bagian 85% dan kontraktor 15%. Dengan pembagian tersebut, perusahaan minyak bisa memasukkan potensi pendapatan itu ke dalam aset pemerintah. dengan nilai tersebut, pemerintah bisa berutang kepada perbankan internasional dan domestik atau menerbitkan obligasi. Perusahaan ini pula yang diamanatkan untuk mengelola sovereign-wealth fund gar APBN kita lebih sehat, tak lagi terbelenggu oleh perubahan harga dan produksi minyak.
Jika menggunakan patokan harga minyak 50 dollar AS per barrel, kekayaan yang bisa kita dapatkan adalah 382 miliar dollar AS. jika pemerintah membentuk perusahaan khusus untuk mengelola aset minyak ini, perusahaan tersebut dengan leluasa bisa menerbitkan obligasi, misalnya10% dari kekayaan atau senilai 40 miliar dollar AS. Dengan dana sebanyak itu, pemerintah Indonesia tidak perlu lagi melakukan pinjaman luar negeri, bahkan bisa mempercepat pelunasan utang luar negeri