Beberapa kali Indramayu
menjadi daerah tiga besar termiskin di Jawa Barat. Dua tahun belakangan ini, tahun
2010-2011, Indramayu berada di peringkat kedua termiskin untuk wilayah Jawa
Barat. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan
Indramayu pada 2009 mencapai 319.630 jiwa atau 17,99 persen dari keseluruhan
jumlah penduduk di Indramayu yang mencapai 1,7 juta jiwa. Angka kemiskinan di
Indramayu masih berada di bawah Cirebon yang
mencapai 390.54 18,22. Kemiskinan itu menyebabkan tingginya tingkat TKW di
Indramayu. Padahal, di Indramayu terdapat pengilangan kekayaan alam.
Sebelum kilang minyak
Balongan beroperasi, Indramayu lebih dikenal sebagai dearah penghasil padi yang
menjadi salah satu tumpuan kehidupan di Jawa Barat. Pada tahun 1997 kilang
minyak Balongan mulai beroperasi, hingga perlahan mengubah tumpuan perekonomian
daerah Jawa Barat. Pabrik
Pertaminia itu dibangun dengan biaya US$ 2,6 miliar. Keistimewaannya, pabrik
ini memiliki fasilitas penghasil bensin ramah lingkungan atau bensin tanpa
timbel, seperti Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamina Dex.
Balongan
merupakan salah satu kecamatan di Indramayu. Daerah ini menjadi tempat proses
kilang minyak milik negera, Pertamina. Perjalanan dari pusat Jawa Barat,
Bandung, ke Balongan Kabupaten Indramayu itu bisa mencapai waktu selama tiga
jam dengan jarak yang harus ditempuh sejauh 180Km. Sementara itu, luas wilayah
Kabupaten Indramayu sekitar 204.011 Ha, terdiri dari 110.877 Ha tanah sawah dan
93.134 Ha tanah kering. Kabupaten yang menjadi salah satu lintasan pantura itu
terletak di pesisir utara Pulau Jawa.
Pada
Maret 2011, warga mengeluhkan dana migas yang menjadi penghasil terbesar di
daerah mereka. Warga yang berunjuk rasa menuntut
pihak Pertamina membatalkan menyerahkan dana CSR (Comunity Social
Responshibility) alias dana pembangunan lingkungan ke Pemkab Indramayu. Mereka
menuntut dana CSR dari Pertamina yang diserahkan ke Pemkab Indramayu tahun ini
jumlahnya Rp15 miliar. Dana tersebut penggunannya tidak jelas. Sedangkan
kondisi warga Indramayu, dengan realitas kemiskinan seperti itu, sangat membutuhkan
dana tersebut.
Pada
tahun 2008 ada proyek besar di Pertaminan Balongan. Sebuah proyek pemanfaatan
gas buang. Proyek dikerjakan oleh PT Rekayasa Industri (Rekind). Konsorsium
Rekind dan Toyo Engineering, sebagai pelaksana proyek, mendapat kontrak senilai
US$ 238 juta (sekitar Rp 2,13 triliun). Inilah
Proyek pemanfaatan gas buang atau Residue
Catalytic Cracking off Gas to Propylene Project (ROPP) PT Pertamina
(Persero) di Kilang RU VI Balongan Kabupaten Indramayu. Pada Oktober 2010
diperkirakan proyek akan rampung dalam pengujicobaannya (start up). Namun, hingga Desember 2011 proyek ini belum berjalan sehingga
mengakibatkan kerugian besar. Kerugian ini bukan saja bagi Pertamina, tapi
kerugian ini secara parsial karena pertamina merupakan BUMN.
Proyek gas
buang itu cukup menggiurkan. Pembangunan
kilang ROPP merupakan suatu
pengefisiensian dengan memanfaatkan gas buang dari unit pemisahan
katalis residu (residue catalytic
cracking), atau suatu proyek berupa teknologi pengubah gas buang
menjadi propylene dengan kapastitas produksi mencapai 4.500 ton per hari. Salah satu guna propylene, bisa digunakan sebagai
salah satu komposisi pembuat parfum.
Di dalamnya juga
terkandung etilen, dan diperkirakan kandungan itu mencapai 50 ribu ton per
tahun. Etilen merupakan senyawa kimia dari tumbuhan. Etilen biasa digunakan
oleh eksportir/importir buah-buahan. Dengan senyawa ini, buah yang mentah dapat
matang sesuai waktu yang ditentukan bergantung komposisi etilen yang digunakan.
Inilah
kilang pengolah propylen pertama di kawasan Asia Tenggara, Pertamina Balongan. Di
dalam teknologi industri, etilen akan dicampur dengan zat butana, seperti
senyawa cyclonite (C4), yang kemudian menjadi 179 ribu ton propylene. Hasil
produksi itu kemudian dimanfaatkan beberapa perusahaan pengolah biji
plastik. Salah satunya adalah PT
Polytama Propindo yang lokasinya berjarak 100 meter dengan Kilang Balongan.
Di balik
keterlambatan ini, pihak Rekayasa berjanji akan memperbaiki delapan katup bocor
serta mengganti katup pengontrol dengan barang baru. Sebab, ada temuan
mengejutkan. 129 katup pengisolasi gagal berfungsi dari 173 unit katup.
Beberapa penguji
Industri Institut Teknologi Bandung, terhadap salah satu katup, mengindikasikan
komposisi materi tidak sesuai dengan spesifikasi. Kandungan kromium pada
komponen disc, misalnya, cuma 16,8 persen, padahal seharusnya 18-21 persen.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai
Golkar, Azwir Dainy Tara, Pertamina harus melakukan audit keterlambatan proyek
tersebut yang telah merugikan beberapa pihak. Kerugian mencapai Rp.2 triliun.
“Proyek
itu bernilai lebih dari Rp 2 triliun. Kenapa bisa terlambat?″ ujarnya.
Pihak-pihak berwenang dan pihak Pertamina sudah selayaknya memberikan
sanksi kepada pihak PT. Rekayasa Industri. Sanksi itu bisa berupa pengurangan
hak Rekind yang dihitung dari potensi kehilangan pendapatan Pertamina atas
keterlambatan pengoperasian proyek tersebut.
Bila salah satu persoalannya tersendat karena biaya, jelas ini aneh. Sebab,
dalam pengerjaannya, tahun 2009, ada tiga bank besar asing menguyurkan uangnya. Tiga perbankan
asing itu: Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Hong Kong Shang Hai
Banking Corporation (HSBC), dan BNP Paribas. Totalnya sebesar US$ 225 juta atau Rp 2,43 triliun,
untuk proyek pengembangan Kilang Pertamina.
Melihat fakta
keterlambatan yang sudah berjalan setahun ini sangat miris. Padahal gas buang tersebut
bisa dimanfaatkan dan diolah kembali. Bila diakumulasi dalam setahun keuntungan
dari pemanfaatan gas buang itu bisa saja dialokasikan untuk kebutuhan warga
Indramayu, baik kebutuhan infrastruktur maupun kebutuhan sandang pangan.
Kerugian negara sama saja dengan kerugian warga sekitarnya. Sampai kapan warga
Indramayu terus mendera kemiskinan di tengah-tengah pemubaziran gas alamnya? (MP)