Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Sistem Ekonomi Indonesia 2

oleh: zigert51     Pengarang : aprilia
ª
 
Melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai struktur ekonomi yang ditinjau dari beberapa tinjauan. kali ini kita akan melihat dari tinjauan penyelenggaraan kenegaraan dan birokrasi pengambilan keputusan

Susunan ekonomi dari tinjauan penyelenggaraan kenegaraan
Susunan ekonomi bisa juga melihatnya dengan tinjauan penyelenggraan kenegaraan. dilihat dari sini maka susunan perekonomian bisa dibedakan jadi susunan etatis, egaliter, atau borjuis. predikat ini bergantung pada siapa atau kelompok umur mana sebagai pemeran utama dalam perekonomian yang berangkutan, yakni dapat pemerintah/negara, dapat rakyat umumnya atau kelompok umur pemodal serta usahawan. susunan ekonomi indonesia sejak awal orde baru sampai pertengahan dasawarsa 1980-an berstruktur etatis di mana pemerintah atau negara dengan bumn serta bumd sebagai kepanjangan tangannya, merupakan pelaku utama perekonomian indonesia. baru mulai pertengahan dasawarsa 1990-an peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yakni setelah dengan eksplisit dituangkan melewati gbhn 1988/1989 mengundang kelompok umur swasta untuk bertindak semakin besar dlam perekonomian nasional. susunan ekonomi ini arahnya untuk sesaat yaitu ke perekonomian yang berstruktur borjuis, serta belum mengarah ke susunan perekonomian yang egaliter, dikarenakan baru kelompok umur pemodal serta usahawan kuatlah yang bisa dengan cepat menanggapi undangan dari pemerintah tersebut. maka mengakibatkan berlangsung ekonomi konglomerasi di mana cuma sebagian orang pemodal kuat yang mengendalikan sektor-sektor ekonomi di indonesia, yang efeknya kita rasakan saat ini yakni ambruknya perekonomian indonesia dikarenakan tidak terkendalinya investasi-investasi yang dananya berbentuk utang dari luar negeri. pada jaman revormasi ini susunan ekonomi indonesia diarahkan pada strruktur ekonomi egaliter di mana seluruh penggerak roda perekonomian dilibatkan saat membangun perekonomian indonesia. contohnya memperkuat peran usaha-usaha koperasi, pengusaha mikro, kecil ; serta menengah

Susunan ekonomi dari tinjauan birokrasi pengambilan keputusan
Susunan ekonomi dilihat dari sudut tinjauan ini,bisa dibedakan jadi susunan ekonomi yang terpusat ( sentralisasi ) serta desentralisasi. Bisa dikatakan bahwa susunan perekonomian indonesia sepanjang jaman pembangunan periode panjang step pertama yaitu sentralistis. dalam susunan ekonomi yang sentralistis pembuatan keputusannya semakin banyak ditetapkan oleh pemrintah pusat atau kelompok umur atas pemerintahan. pemerintah daerah atau kelompok umur pemerintahan di bawah, beserta masyarakat serta mereka yang tidak mempunyai akses ke pemrintahan pusat, cenderungnya mereka cuma jadi pelaksana saja, serta dalam pembuatan rencana sekedar hanya sebagai pendengar. susunan birokrasi pengambilan ketentuan yang sentralistis ini terpelihara rapi sepanjang pemerintahan orde baru, perihal ini dikarenakan oleh budaya atau kultur masyarakat indonesia yang paternalistik. meskipun indonesia telah merdeka stengah abad serta menuju jaman globalisasi tetapi budaya ini tetap sukar untuk ditngalkan, serta apalagi condong dipertahankan. susunan perekonomian yang etatis serta sentralistis terkait jaman. pemerintah pusat berasumsi bahwa pemerintah daerah belum cukup dapat untuk diserahi tugas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. argumentasi yang kerap jadikan legitimasi yaitu dikarenakan sebagai negara tengah berkembang yang barau mulai lakukan sistem pembangunan. hingga dalam situasi yang demikianlah dibutuhkan peran sekalian dukungan pemerintah sebagai agen pembangunan, hingga membuatnya etatis, serta sekalian diperlukan pemerintahan yang kuat. tetapi demikianlah sejak awal pembangunan periode panjang step ke-2 ( pjp ii ) susunan perekonomian yang etatis serta sentralistis tersebut dengan berangsur mulai menyusut kadarnya. hasrat untuk lakukan desentralisasi serta demokratisasi ekonomi semakin besar. pergantian rezim pemerintahan dari orde baru ke rezim pemerintahan jaman reformasi sudah membawa angin fresh untuk pemerintahan di daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. perihal ini bersamaan dengan mulai diberlakukannya uu nomer 22 tahun 1999 serta sudah diubah jadi uu nomer 32 tahun 2004 perihal pemerintahan daerah maka berlangsung pergantian susunan perekonomian yang etatis jadi egaliter, yang semula sentralistis jadi desentralistis.
Diterbitkan di: 07 Juni, 2013   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.