Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Bisnis & Keuangan>Akuntansi>Sebab-SEBAB TERJADINYA KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Sebab-SEBAB TERJADINYA KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

oleh: arrr     Pengarang : AIS
ª
 

SEBAB-SEBAB TERJADINYA KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Kelebihan pembayaran PPN dapat terjadi karena:


1. Jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak.

Metode pengenaan PPN di Indonesia adalah indirect substraction method. PPN yang terutang dihitung dengan mengurangkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak masukan adalah jumlah pajak yang dibayar atau seharusnya sudah dibayar oleh PKP dalam rangka perolehan BKP dan atau JKP sedangkan pajak keluaran adalah jumlah pajak yang dipungut oleh PKP terhadap pembeli BKP dan atau penerima JKP.


Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, berarti terjadi kurang bayar, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.


Sebaliknya, apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, berarti terjadi lebih bayar, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak. Kelebihan pemabayaran pajak inilah yang nantinya dapat dimintakan permohonan pengembalian atau restitusi.

Jumlah pajak masukan dapat lebih besar daripada pajak keluaran, antara lain, disebabkan oleh:


a. PKP melakukan pembelian/impor BKP atau perolehan JKP pada masa investasi atau pada awal usaha dimulai.

Bagi pengusaha orang pribadi, tidak tertutup kemungkinan melakukan pembelian BKP modal seperti mesin, gedung, dan pembelian bahan baku atau bahan pembantu atau perolehan JKP sebelum usaha dimulai. Bagi perusahaan yang berbentuk badan, kegiatan tersebut dilakukan pada awal usaha dimulai. Apabila pada saat itu pengusaha itu telah dikukuhkan sebagai PKP maka PPN yang dibayar merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sementara pajak keluaran belum dipungut karena belum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. Andaikata sudah melakukan penyerahan kena pajak, jumlahnya pun relatif masih kecil. Oleh karena itu, bagi PKP yang sudah dikukuhkan sebelum atau pada saat usaha dimulai, jumlah pajak masukan selalu lebih besar daripada jumlah pajak keluaran.


b. PKP melakukan kegiatan ekspor BKP.

Seperti diketahui bahwa atas ekspor BKP dikenakan PPN dengan tarif 0%. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa tidak ada pajak keluaran yang dapat dikreditkan dengan pajak masukan sehubungan dengan perolehan BKP dan JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekspor tersebut.


c. PKP menyerahkan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN.

PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN akan mengalami kelebihan pembayaran PPN sebab pada saat pembelian atau perolehan BKP dan atau JKP sudah membayar PPN sebagai pajak masukan tetapi pajak keluaran yang seharusnya diterima oleh PKP yang bersangkutan ternyata dipungut oleh Pemungut PPN.


d. PKP menyerahkan BKP dan atau JKP yang memperoleh fasilitas “Pajak Yang Terutang Tidak Dipungut” atau lebih sering disebut “PPN dan PPnBM Tidak Dipungut.”

Akibat BKP dan atau JKP yang diserahkan oleh PKP memperoleh fasilitas “Pajak Yang Terutang Tidak Dipungut”, PKP tersebut tidak memiliki pajak keluaran untuk dikreditkan dengan pajak masukan yang telah dibayar oleh PKP yang bersangkutan pada saat perolehan BKP dan atau JKP tersebut.


2. Selain jumlah pajak masukan yang lebih besar daripada pajak keluaran, ada kemungkinan kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP. Peristiwa ini dinamakan kelebihan pembayaran pajak karena terjadi pembayaran pajak yang salah dipungut (Pasal 7 ayat (3), (4), dan (5) PP nomor 143 tahun 2000).

Dalam kasus seperti ini, yang berhak mengajukan permintaan pengembalian adalah pembeli BKP dan atau penerima JKP sepanjang pajak masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya, atau belum dikreditkan apabila pembeli BKP dan atau penerima JKP adalah PKP.

Diterbitkan di: 08 Juni, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Komentar Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.