Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Buku>Bagaimana Cara Menggunakan Bantuan & Swakarya>Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia

Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia

oleh: Firin     Pengarang : Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia
ª
 
Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia: Zaman Belanda, Kemerdekaan Dan Reformasi
Rumusan politik pendidikan pada hakekatnya merupakan produk akhir dari tiga proses berfikir, yaitu:
11. Menjamin adanya konformis antara tujuan pendidikan dan asas pendidikan dengan tujuan dan serta asas-asas umum negara pancasila.
12. Tujuan pendidikan dijabarkan dari garis-garis haluan politik umum negara.
13. Menjamin adanya kordinasi dari tujuan-tujuan pendidikan dengan kegiatan pembangunan nasional dan aprisasi rakyat.

Kebijakan pendidikan VOC Belanda adalah melanjutkan kebijakan yang telah dimulai oleh orang-orang Portugal, tetapi berdsarkan agama kristen prostestan. Meskipun pada abat ke 17 dan 18 di Belanda pengaruh gereja terhadap pendidikan sangat memegang peranan.
Pemerintah dan bangasa Indonesia pada awal pemerintahan mewarisi sistem pendidikan yang bersifat dualisme, yaitu:
1. Sistem pendidikan dan pengajaran yang modren bercorak sekuler atau sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolh-sekolah umum, yang merupakan warisan kolonial Belanda.
2. Sistem Pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang kalangan umat Islam sendiri, yaitu sistem pendidikan dan pengajaran yang berlangsung di langgar, masjid dan pesantren serta madrasah yang bersifat tradisional dan bercorak keagamaan semata-mata.
Karena ketebatasansumber dan informsi maka kebijakan pada zaman reformsi ini, hnya dapat mengangkt kebijakan pemerintahterhadap pendidikan Islam hanya pada RUU sisdiknas pasal 12 ayat (1a): ”setiappesrta didik pada satuan pendidikan merupakan subjek dalam proses pendidikan yang berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Diterbitkan di: 26 Januari, 2010   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Komentar Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.