Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Buku>Referensi>Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia

Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia

oleh: ilman_HMI     Pengarang: Akhmad Ilman Nafi'a; S.Pd.I
ª
 

A. Struktur Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia
1. Administrasi
Departemen terbagi menjadi enam bagian hanya dua di antaranya yang berurusan langsung dengan sekolah-sekolah, yaitu Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pendidikan. Departemen ini disetiap provinsi diwakili oleh seorang kepala Perwakilan dan dan Staf Administrasi serta para inspektur yang secara langsung mengurusi sekolah-sekolah lanjutan dan juga mengawasi pemilik sekolah-sekolah dasar. Selain kantor perwakilan tersebut, setiap provinsi juga mempunyai suatu Dinas Pendidikan dimana stafnya di bawah naungan Departemen Dalam Negeri yang bertugas mengurusi sekolah-sekolah dasar. Di setiap Kabupaten terdapat Inspektorat (Kabin) untuk mengawasi sekolah-sekolah dasar.
2. Macam-macam Bantuan Keuangan
Ada tiga macam bentuk bantuan keuangan dari pemerintah kepada sekolah-sekolah swasta, yaitu;
- Penempatan guru-guru di sekolah-sekolah swasta
- Bantuan khusus untuk pembangunan gedung dan peralatan
- Uang tunai untuk kebutuhan-kebutuhan rutin, seperti Sumbangan, Bantuan atau subsidi.
3. Status-status Sekolah Di Indonesia
Sekolah-sekolah di Indonesia dibagi menjadi dua:
1. Sekolah negeri (sekolah yang dimiliki dan diselengaraka oleh pemerintah)
2. Sekolah swasta (sekolah-sekolah subsidi, bantuan, dan swasta penuh)
B. Sumber-sumber Pembiayaan
Dalam pembahasan pembiayaan pendidikan, sumber-sumber biaya dibedakan menjadi dua golongan, yaitu negeri dan swasta. Akan tetapi di tingkat daerah dibedakan menjadi empat golongan, yaitu:
1. Hasil penerimaan umum pemerintah (pajak, bantuan luar negeri, dan pinjaman oleh pemerintah)
2. Penghasilan pemerintah yang dikhususkan untuk pendidikan (bantuan unicef atau unesco, pinjaman dari Bank Dunia, usaha khusus pemerintah)
3. Uang iuran (orang tua siswa)
4. Sumbangan-sumbangan sukarela (masyarakat, badan agama atau panti derma baik dari dalam negeri aupun luar negeri, dll)
Saluran-saluran pembiayaan yang berasal dari empat sumber dana tersebut, sebagian digunakan untuk membiayai prasarana, tata usaha system pendidikan, dan sebagian disampaikan kepada sekolah-sekolah melalui beberapa saluran, yaitu
1. Pemerintah Pusat, Pemda, dan Pemerintah setempat
2. Organisasi swasta (POMG dan yayasan)
3. Sekolah-sekolah sendiri
Pemerintah juga bisa mendapatkan biaya untuk pendidikan dari sektor berikut :
1. Sektor pajak yang diambil dari orang orang kaya bukan dari seluruh masyarakat,
2. Sektor kepemilikan umum (bersama) atau sumber daya alam (SDA) seperti tambang emas, tembaga, perak dan timah serta tambang minyak, gas, hasil hutang, hasil laut dan hasil bumi lainnya.
Jika kedua sumber tersebut ternyata tidak mencukupi, dan dikhawatirkan akan timbul efek negatif jika terjadi pembiayaan, maka negara harus mencukupinya dengan cara berhutang. Hutang ini kemudian dilunasi oleh negara dengan dana dari pajak yang diambil dari masyarakat yang mampu.
Untuk memperoleh biaya yang besar dari sektor SDA pemerintah harus melakukan nasionalisasi perusahaan yang selama ini di kuasai oleh perusahaan asing atas nama penanaman modal asing (PMA). Jika nasionalisasi tersebut dilakukan maka pemerintah akan mendapatkan :
1. Potensi hasil hutan berupa kayu.
2. Potensi hasil hutan berupa sektor tumbuhan dan satwa liar.
3. Potensi pendapatan emas dan tembaga seperti di Papua yang dikuasai PT Freeport.
4. Potensi pendapatan minyak dan gas seperti dari blok Cepu, dan lain-lain.
Jika mengambil contoh APBN 2007, anggaran untuk sektor pendidikan adalah sebesar Rp. 90.10 triliun atau 11,8% dari total nilai anggaran sebesar Rp. 763.6 triliun. Angka Rp. 90.10 triliun itu belum termasuk untuk pengeluaran gaji guru yang menjadi bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang pendidikan dan anggaran kedinasan. Jika nasionalisasi dilakukan terhadap sektor SDA diperkirakan pemerintah akan mendapatkan biaya sebesar Rp. 90 triliun
C. Jenis-jenis pengeluaran Untuk Pendidikan
Jenis-jenis pengeluaran untuk pendidikan ada dua istilah yaitu
1. Recurrent expenditure, yaitu pengeluaran yang bersifat berulang tiap-tiap tahun atau tiap-tiap dua, tiga tahun seperti gaji, barang yang harus diganti dengan baru, dll.
2. Capital expenditure, yaitu barang-barang yang tahan lama, seperti gedung-gedung, alat-alat tahan lama, dll.

Diterbitkan di: 27 Juni, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    bagaimana cara meminta bantuan ke pusat untuk sekolah swasta didaerah kami Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.