Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Buku>Referensi>Demokrasi Konstitusional

Demokrasi Konstitusional

oleh: EndarPrasetio     Pengarang: Nurul Aini; Ng. Philipus
ª
 
Ciri khas demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan itu termaktub dalam sebuah konstitusi. Oleh karenanya ia disebut "pemerintah berdasarkan konstitusi".

Pembatasan kekuasaan pemerintah itu dijalankan oleh manusia, sedangkan manusia banyak kelemahan. Seperti dikatakan oleh Lord Acton bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan, dan manusia dengan kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakan. (power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely). Oleh karena itu, pada saat demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkrit (akhir abad XIX), pembatasan kekuasaan itu dianggap lebih baik jika diatur dalam sebuah konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi warga negara. Kecuali itu kekuasaan dibagi demikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan kekuasaan diperkecil. Pembagian kekuasaan dilakukan dengan menyerahkan kekuasaan pada beberapa badan/orang dan tidak memusatkannya pada satu tangan/orang.

Sekalipun baru pada akhir abad XIX demokrasi mencapai bentuknya yang konkrit, tapi sebenarnya ia sudah berkembang di Eropa Barat sejak abad XV dan XVI. Oleh karena itu, wajah demokrasi abad XIX menampilkan beberapa asas yang telah dengan susah payah dimenangkannya, seperti kebebasan manusia terhadap segala bentuk kekangan dan kekuasaan sewenang-wenang di bidang agama, pemikiran, dan politik. Jaminan terhadap hak-hak manusia kemudian dianggap paling menonjol dan penting. Dalam kerangka ini, negara kemudian hanya berfungsi sebagai penjaga malam dan hanya dibenarkan campur tangan dalam kehidupan rakyatnya dalam batas-batas tertentu.

Akibat PD II, negara-negara demokratis telah meninggalkan sikapnya yang menempatkan negara hanya mengurus kepentingan bersama. Dengan munculnya konsep "Welfare State (Negara Kesejahteraan)" atau Social Service State, negara ikut bertanggung jawab pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, negara harus aktif meningkatkan taraf kehidupan warganya. Demokrasi abad XX tidak lagi membatasi diri pada aspek politik (seperti abad XIX), tetapi meluas ke segi ekonomi, sehingga demokrasi pun menjadi demokrasi ekonomi. Perkembangan ini terjadi secara pragmatis sebagai hasil dari upaya mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam abad XX, dan berlangsung secara evolusioner.
Diterbitkan di: 10 April, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    dari sudut pandang keadilan manakah yang lebih baik antara demokrasi konstitusional dengan demokrasi rakyat Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa korelasi antara demokrasi kostitutional dengan sistem pemerintahan Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    pemimpin yang berkuasa telah menjalankan pemerintah berdasarkan demokrasi konsitusional,kecuali Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
  1. 1. ira

    pkn

    dari sudut pandang keadilan manakah yang lebih baik antara demokrasi konstitusional ( negara2 liberal ) dengan demokrasi rakyat ( negara2 komunis )

    0 Nilai 31 Maret 2013
X

.