Di Indonesia, perbincangan mengenai
hukum tata negara dan konstitusi makin mendapat perhatian berbagai kalangan. Hukum
tata negara dan konstitusi tidak lagi diasosiasikan dengan sesuatu yang jumud, stagnan, atau tak berkembang seperti yang sering dilekatkan pada masa sebelumnya. Kedua hal itu telah berkembang secara dinamis beberapa tahun terakhir ini seiring dengan terjadinya reformasi di bidang politik dan hukum yang menandai dimulainya era reformasi, termasuk dengan dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945.
Salah satu tanda dinamika
hukum tata negara dan konstitusi tersebut, berbagai pemikiran seputar hukum tata negara dan konstitusi yang juga terkait dengan soal demokrasi dan hak asasi manusia dilontarkan demikian gencar oleh berbagai pakar dan akademisi dan menjadi bahan pembahasan yang serius dan mendalam di ruang publik oleh berbagai kalangan lainnya.
Salah satu pakar sekaligus akademisi yang juga terlibat secara intens dalam pemikiran seputar hukum tata negara dan konstitusi yang dikaitkan dengan masalah demokrasi dan hak asasi manusia adalah Prof. Dr. Jimly Assiddiqie, S.H. mantan Ketua
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ia mengemukakan serangkaian pemikiran dan gagasan penting dan berharga serta visioner mengenai hal itu dalam berbagai kesempatan. Berbagai pemikiran dan gagasannya, sedikit banyak telah mewarnai dan mempengaruhi perumusan dan putusan ketatanegaraan.
Buku ini merupakan kumpulan jejak pemikiran Jimly dalam berbagai seminar, diskusi, ceramah, dan kegiatan ilmiah antara tahun 2000 hingga 2002. Buku ini terdiri dari empat Bab. (Bab I) Serpihan Pemikiran Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah; (Bab II) Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan Teknologi Informasi; (Bab III) Serpihan Pemikiran tentang Individu, HAM dan Kewarganegaraan; (Bab IV) Serpihan Pemikiran Demokrasi dan Rekonsiliasi Menuju Indonesia Baru.