• Daftarkan diri
  • ‎Apakah Shvoong itu?‎
  • Masuk
    Masuk
    Ingat user ID ini. Lupa password anda?

Buat rangkuman pengetahuan manusia di Shvoong.

.

Halaman Utama Shvoong>Buku>Reposisi Ocean Policy dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otoda

.

Reposisi Ocean Policy dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otoda

oleh : iasd    

Pengarang : Tridoyo Kusumastanto, Prof.
Buku ini mengupas secara rinci tentang kinerja dan alternatif kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia.  Kerangka dasar
pemikiran yang diambil adalah berangkat dari kurangnya perhatian pengambil kebijakan terhadap sektor kelautan dan perikanan yang menempatkannya hanya pada sektor peri-peri.  Padahal sektor ini sangat berpotensi menjadi leading sector pembangunan Indonesia.  Untuk itu, diperlukan suatu paradigma yang dapat mengkatrol sektor ini sesuai dengan posisi dan porsinya bagi pembangunan nasional.  Dalam konteks inilah, maka reposisi kebijakan kelautan (ocean policy) dan visi ekonomi kelautan (ocean economics - oceanomics) sangat diperlukan.
Buku ini memberikan tinjauan teoritis dan empiris disertai dengan historical story tentang perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia.  Kajian kinerja pembangunan kelautan dan beberapa isu strategisnya dikaji secara singkat dan padat.  Dan pada gilirannya dapat menyajikan arah dan rekomendasi kebijakan kelautan (ocean policy) serta visi ekonomi kelautan (ocean economics) Indonesia. 
Dalam konteks ini dibahas tentang paradigma dan visi pembangunan kelautan di masa mendatang, pembangunan kelautan dan perikanan era otonomi daerah, landasan epistemologi pembangunan kelautan di era otonomi daerah, kebijakan investasi sektor kelautan, kebijakan industri pertambakan udang, kebijakan pengoperasian kapal pukat harimau (trawl), kebijakan pengembangan aquabisnis perikanan, kebijakan pengembangan teknologi bagi masyarakat nelayan dan petani ikan, kebijakan pengembangan sumberdaya manusia kelautan, kebijkan pengembangan pulau-pulau kecil, kebijakan pengembangan pariwisata bahari, kebijakan pengembangan pertambangan laut, kebijakan pengembangan industri maritim, kebijakan pengembangan angkutan laut, kebijakan pengembangan bangunan kelautan, kebijakan pengembangan jasa kelautan dan kebijakan pengembangan kelembagaan.
Diterbitkan di: Oktober 28, 2008
Mohon ringkasan ini dinilai : 1 2 3 4 5

Bookmark & share this post

.