Media massa menulis berita bahwa Taufik Rukky dan Erry ditawari posisi komisaris di
Badan Usaha Milik Negara.
Keduanya adalah mantan pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi.
Padahal praktek penempatan mantan
pejabat tinggi di BUMN seperti ini sudah lama berlangsung dan kita tahu BUMN kita tetap
sarat dengan praktek-praktek KKN
dan BUMN kita banyak yang rugi.
Gagalnya peran komisaris tidak hanya di Indonesia, tetapi juga diperusahaan besar seperti Enron. Sebelum bangkrut akibat skandal,
dalam dewan komisaris
Enron terdapat nama besar, yaitu Robert K. Jaedicke seorang profesor akunting dan mantan
dekan dari Stanford Business School.
Mengapa dewan komisaris gagal dan tidak bisa berperan banyak? Dalam buku Saving The
Corporate Board :
Why Board Fail and
How to Fix Them karangan Ralph
D. Ward disebutkan ada 10 penyebab mengapa peran komisaris gagal. Buku ini menceritakan 10 kesalahan fatal yang umum dilakukan, dimulai dari yang terakhir sampai yang pertama.
Penyebab Nomor : 10
The Data Disaster : Board receive too little or too
information
Dewan komisaris tidak diberi
keleluasaan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi perusahaan. Namun, ketika dua hari
menjelang jadwal meeting,
komisaris dijejali setumpuk informasi mengenai laporan dan analisis keuangan, grafik, tabel, opini
hukum, memo dan lain-lain.
Bahkan komisaris yang
profesional pun akan
sulit memahami kondisi perusahaan karena keterbatasab waktu. Apalagi khusus pengalaman di
Indonesia,
para pensiunan ini biasa
“terima bersih” tinggal memutuskan
karena sebelumnya segala hal telah dikerjakan oleh anak buahnya. Namun, sebagai komisaris di BUMN harus mengerjakan
sendiri. Saya pernah melihat bagaiman mantan boss saya yang menjadi komisaris terpaksa mengcopy sendiri suatu laporan/informasi disuatu BUMN.
Robert Lear, penulis yang dihormati dalam corporate governance,
menceritakan pengalamannya sebagai mantan komisaris utama dari Schaefer Corp.