Sampai meninggal pada Minggu, 27 Januari 2008, mantan presiden Soeharto masih meninggalkan kontroversi. Selain masalah status hukum atas dugaan korupsi, yang belum tuntas hingga dibawa mati, banyak alur sejarah yang ditorehkan Orde Baru masih belum jelas. Surat Perintah Sebelas Maret atau yang dikenal dengan Supersemar, misalnya, merupakan momen sejarah yang hingga kini masih kontroversial. Bukan hanya soal
di mana
naskah asli Supersemar
itu disimpan,
dan naskah yang asli seperti apa, tetapi lebih
dari itu: dalam situasi bagaimana surat perintah itu diberikan kepada Mayor Jenderal Soeharto. Yang lebih penting lagi bagaimana pemegang Supersemar mengemban amanat dan mempertanggungjawabkan amanat itu. Dengan memegang Supersemar, Soeharto mempunyai wewenang dan kekuasaan apa pun untuk mengendalikan situasi politik Indonesia saat itu, termasuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan membasmi tokoh-tokoh dan anggota PKI di seluruh pelosok Tanah Air.
Buku kecil setebal 168 halaman ini mengungkap
kesaksian sejumlah tokoh mengenai lahirnya Supersemar 1966. Diterbitkan oleh Center for Information Analysis, Yogyakarta, 1998, setelah Soeharto dilengserkan oleh gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa, antara lain buku ini mengungkap kesaksian Soekardjo Wilardjito. Kesaksian Letda (Inf) Soekardjo muncul pada Agustus 1998 mengenai penodongan Brigjen M. Panggabean kepada Bung Karno agar Panglima Besar Revolusi Indonesia itu bersedia menandatangani Supersemar. Dua hal baru mencuat dari keterangan Soekardjo, yakni keterlibatan M. Panggabean serta penodongan terhadap Bung Karno sebelum penandatanganan Supersemar dilakukan (hlm 41-42). Sementara itu itu, mengutip buku Soebadio Sastrosatomo,
Era Baru Pemimpin Baru: Badio Menolak Rekayasa Rezim Orde Baru (1997), dikatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan Supersemar. Lewat Supersemar, Soeharto mendapat perintah dari Soekarno untuk menyelamatkan revolusi. Surat Perintah itu jelas tidak berisi pelimpahan kekuasaan, melainkan pelimpahan tugas. Selaku yang diperintahkan, Soeharto berkewajiban melapor kepada Soekarno mengenai apa yang dikerjakan sesuai dengan perintah itu. Tetapi kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh Soeharto yang notabene masih menjadi bawahan Bung Karno (hlm 18). Karena itu, buku ini menyimpulkan bahwa Supersemar adalah
”Coup d’etat” Soeharto atas pemerintahan Soekarno. Lalu di mana naskah asli Supersemar? Pada halaman 138 buku ini, dikutip penjelasan dari Dr M Noor Syam, sekretaris laboratorium Pancasila IKIP Malang. Dia mendapat informasi bahwa naskah Supersemar saat ini dipegang oleh keluarga Haji Mas Agung (almarhum), seorang pengusaha yang pernah dekat dengan Bung Karno. Namun, naskah yang dipegang itu bukanlah naskah yang diserahkan kepada Soeharto, melainkan naskah asli salinan yang sebelumnya dipegang oleh Bung Karno (hlm 139). Sebenarnya sebagian isi buku ini sudah pernah disinggung oleh para sejarawan, termasuk sejarawan asing. Nah, setelah Soeharto jatuh dari kekuasaan pada 1998, berbagai kesaksian dari tokoh muncul. Seperti mendapat ruang terbuka, dengan lengsernya presiden yang berkuasa selama 32 tahun itu, kesaksian itu begitu lepas dan dimuat di media masa kala itu. Persoalannya adalah sejarah Supersemar masih membutuhkan kesaksian atau pengakuan dari tiga perwira tinggi militer yang ditugaskan Soeharto menemui Soekarno di Istana Bogor, yakni M Panggabean, Basuki Rachmat dan Amirmachmud. Dan terutama dari Soeharto sendiri. Namun para pelaku sejarah itu sendiri sekarang sudah meninggal. Saksi kunci, Soeharto, telah pergi untuk selamanya pada 27 Januari 2008 di Rumah Sakit Pusat Pertamina setelah dirawat 24 hari. Bagaimanapun sejarah harus diluruskan. Buku ini, walau kecil dan seperti kompilasi cuplikan dari media massa serta buku, tetap berguna untuk mengingatkan bahwa meninggalnya Soeharto mewariskan sejarah yang tidak jelas.
Resensi lain tentang Supersemar "Kudeta" Suharto